SMARTPEKANBARU.COM – Kenaikan harga Pertamax RON 92 secara drastis hingga menyentuh angka Rp17.000 per liter di wilayah Provinsi Riau menjadi sinyal merah bagi perekonomian domestik. Ekonom Senior Universitas Riau, Dr. Dahlan Tampubolon, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa lonjakan ini merupakan dampak nyata dari krisis energi global yang dipicu oleh blokade di Selat Hormuz. Kondisi tersebut menyebabkan guncangan penawaran (supply shock) pada tingkat hulu, di mana harga minyak mentah Brent dunia melambung melampaui 118 dolar AS per barel. Angka ini jauh melampaui asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya dipatok pada kisaran 70 dolar AS per barel. Akibatnya, Pertamina terpaksa menyesuaikan harga demi mencapai titik impas pada lini produk non-subsidi mereka.
Secara mikroekonomi, lonjakan harga ini memicu ketidakseimbangan pasar yang serius akibat adanya disparitas harga mencapai 70 persen jika dibandingkan dengan Pertalite. Berdasarkan teori perilaku konsumen, pemilik kendaraan roda empat di bawah 1.500 cc diprediksi akan melakukan efek substitusi secara ekstrem demi menghemat pengeluaran. Migrasi massal konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter diyakini akan segera terjadi. Karena pasokan Pertalite dikunci oleh sistem kuota penawaran tidak elastis (inelastic supply), fenomena kelebihan permintaan (excess demand) pun tidak dapat dihindarkan. Dampak langsung di lapangan adalah potensi kelangkaan BBM penugasan tersebut, yang ditandai dengan antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
Sementara itu, dalam perspektif makroekonomi, situasi ini mencerminkan tingginya kerentanan model ekonomi terbuka Indonesia terhadap inflasi yang diimpor (imported inflation). Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.100 per dolar AS kian memperparah keadaan, mengingat tingginya kebutuhan dolar untuk mengimpor minyak mentah. Meskipun pemerintah masih menahan harga Solar dan Pertalite, sektor logistik dan manufaktur menengah ke atas yang wajib menggunakan BBM non-subsidi akan langsung terpukul. Kenaikan biaya operasional transportasi ini dipastikan memicu inflasi dari sisi penawaran (cost-push inflation), yang pada akhirnya mengerek harga komoditas pangan dan bahan bangunan di pasar tradisional.
Pada sudut pandang ekonomi publik, kebijakan ini menunjukkan adanya tekanan fiskal (fiscal stress) yang berat pada APBN 2026. Pemerintah terpaksa melepas harga Pertamax ke tingkat keekonomian sebagai strategi pemagaran fiskal (fencing) guna menyelamatkan kuota subsidi energi nasional agar tidak jebol. Imbasnya pun meluas hingga ke tingkat daerah. Ketergantungan APBD Riau terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat anggaran daerah rentan terkena efisiensi dari pemerintah pusat. Akibatnya, ketimpangan fiskal vertikal semakin melebar, dan beberapa proyek infrastruktur strategis daerah terancam mengalami penyesuaian atau penundaan anggaran. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi ke depan ikut dipertaruhkan seiring dengan melambatnya tingkat konsumsi rumah tangga.
Sumber: Tribun Pekanbaru
About the Author
