SMARTPEKANBARU.COM – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui integrasi data serta koordinasi lintas instansi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi lebih luas.
Upaya tersebut menjadi bagian dari apel kesiapsiagaan karhutla yang digelar di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026), dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, serta unsur masyarakat.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan luas wilayah Riau dan karakteristik sejumlah kawasan yang memiliki akses sulit membutuhkan sistem penanganan yang mampu menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Menurutnya, setiap data mengenai titik panas harus segera ditindaklanjuti dengan verifikasi di lapangan.
“Ketika ditemukan titik panas, kita harus segera mengetahui lokasi, unsur terdekat, akses menuju lokasi, serta dukungan yang dibutuhkan. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ungkapnya.
SF Hariyanto menegaskan, masing-masing instansi tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya, namun informasi yang diperoleh harus terhubung sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara cepat. Data dari BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, hingga laporan masyarakat perlu diverifikasi dan disinkronkan untuk memastikan kondisi di lapangan.
Selain penguatan sistem data, ia meminta patroli dan jejaring masyarakat terus ditingkatkan. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi kemunculan asap maupun api sejak awal sekaligus memberikan informasi mengenai kondisi wilayah, sumber air, dan akses menuju lokasi.
“Semangat Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang digagas Bapak Kapolda sangat sejalan dengan pencegahan karhutla, dengan menjangkau wilayah 3T, mengedepankan green policing, dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Jejaring masyarakat tersebut dapat mempercepat pelaporan kepada posko,” katanya.
Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah menyiapkan sistem clusterisasi dan rayonisasi sebagai bagian dari strategi mempercepat respons apabila ditemukan titik api.
Menurutnya, pembagian wilayah tersebut memungkinkan setiap indikasi kebakaran segera ditindaklanjuti oleh unsur terdekat sehingga waktu respons dapat dipersingkat. Sistem tersebut juga diperkuat dengan pemantauan menggunakan sejumlah aplikasi untuk mendeteksi dan memverifikasi indikasi karhutla.
“Melalui pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita miliki, mulai dari SIPONGI, SiPakar, maupun Lancang Kuning, kita dapat melakukan deteksi untuk kemudian melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar,” ujarnya.
Agus mengatakan teknologi pemantauan harus diikuti kesiapan personel di lapangan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat luasnya wilayah Riau serta masih terdapat kawasan yang sulit dijangkau melalui akses darat.
“Wilayah kita luas, kemudian akses di lapangan juga sulit. Oleh karena itu, semua membutuhkan extra effort dari kita untuk dapat melaksanakan penanganan ini secara terpadu, dan kuncinya adalah terpadu,” tegasnya.
Dengan penguatan integrasi data, pemantauan berbasis teknologi, pembagian wilayah respons, serta keterlibatan masyarakat, penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sejak indikasi awal ditemukan sehingga potensi meluasnya kebakaran dapat ditekan.
Sumber: mediacenter.riau.go.id
About the Author
