SMARTPEKANBARU.COM – Berbagai tantangan masih membayangi industri kelapa sawit nasional, terutama terkait hambatan ekspor dan tekanan dari negara-negara tujuan.
Konflik geopolitik seperti perang antara India dan Pakistan, serta kebijakan dari Amerika Serikat, turut memengaruhi kelancaran ekspor komoditas andalan Indonesia tersebut.
Di tengah kondisi itu, pemerintah mendorong semua pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi menghadapi tekanan global.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Andalas Forum V, yang digelar di SKA Co Ex Pekanbaru. Provinsi Riau sebagai tuan rumah yang juga menjadi salah satu sentra produksi sawit terbesar di Indonesia.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini yakni 21 dan 22 Mei 2025, dann menjadi wadah pertemuan para pelaku industri, petani, hingga pemangku kebijakan untuk membahas arah pembangunan industri sawit yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Heru Tri Widarto, yang hadir langsung dalam kegiatan itu menyampaikan bahwa kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian nasional sangat besar, namun tak bisa dipungkiri bahwa industri ini juga dihadapkan pada berbagai hambatan. Ia menegaskan bahwa tantangan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bergerak maju.
“Forum seperti ini kita harapkan dapat menjadi titik tolak kolaborasi bersama, antara pemerintah dan pelaku industri, agar bisa menemukan solusi atas berbagai persoalan yang ada. Pemerintah akan terus berupaya mendekatkan kebijakan dengan kebutuhan industri secara menyeluruh,” ujarnya.
Heru juga menyampaikan pentingnya dialog terbuka dalam menghadapi tekanan luar negeri. Menurutnya, permasalahan ekspor sawit ke negara-negara besar seperti India dan Amerika Serikat bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga menyangkut isu politik dan lingkungan yang harus ditanggapi dengan strategi diplomasi dan penguatan tata kelola domestik.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat standar keberlanjutan dalam industri sawit, mulai dari petani, perusahaan, hingga pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menjaga daya saing sawit Indonesia di pasar global yang kian selektif terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang hadir mewakili Gubernur Riau, menyambut baik pelaksanaan forum tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat strategis bagi daerah, mengingat Riau merupakan salah satu provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Tanah Air.
Menurut Syahrial, forum ini menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mendorong tata kelola sawit yang lebih baik. Ia menyatakan bahwa Pemprov Riau mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam merespons tantangan industri sawit saat ini.
“Kami berharap dari forum ini akan lahir berbagai rekomendasi yang bisa diimplementasikan, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit di Riau dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyampaikan pentingnya dukungan terhadap petani sawit swadaya yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rantai pasok industri. Pemprov Riau, ujarnya, terus mendorong program-program pemberdayaan petani, termasuk dalam hal legalisasi lahan, pelatihan praktik budidaya berkelanjutan, hingga akses pembiayaan.
Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan global. Syahrial menegaskan bahwa tantangan industri sawit harus dijawab secara kolaboratif dan berbasis data.
Kegiatan ditutup dengan diskusi bersama yang melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi, asosiasi petani, perusahaan, serta perwakilan pemerintah daerah.
-Tribunpekanbaru.com
About the Author
