SMARTPEKANBARU.COM – Komisi I akan menggelar rapat dengan TNI untuk membahas anggaran pertahanan 2026, secara tertutup, Senin (1/9/2025). Rapat ini digelar di tengah unjuk rasa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, usai kasus kematian seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, usai dilindas rantis Brimob, pekan lalu.
“Kita bisa bahas ke sana (unjuk rasa), tapi topik utamanya itu adalah tentang anggaran 2026,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Menurut Dave, materi dalam rapat itu menyangkut seputar pagu definitif pertahanan sebesar Rp 180 triliun pada 2026 dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
Dave menuturkan, rapat mungkin digelar secara tertutup ketika mulai mendalami materi karena menyangkut substansi yang sensitif.
Meski demikian, pada akhirnya skema rapat akan digelar berdasarkan keputusan DPR dan pihak TNI selaku pihak pemerintah.
“Tapi tergantung nanti kita akan bahas kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Itu kan sudah perintah dari Presiden dan Presiden juga mengamanatkan hal tersebut,” kata Dave.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menyebut, rapat itu membahas anggaran 2026.
Menyangkut apakah terdapat pembahasan terkait unjuk rasa, kata Maruli, bergantung pada pihak Komisi I DPR RI.
“Mestinya enggak (bahas demo). Jadwalnya RDP (rapat dengar pendapat) kalau selentingan pertanyaan mungkin saja. Tinggal gimana nanyanya. Nanyanya ke yang nanya jangan ke yang mau ditanya,” tutur Maruli.
Sementara itu, channel TV Parlemen tidak menyiarkan rapat tersebut. Rapat digelar secara tertutup.
Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob. Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
Sumber : Kompas.com
