SMARTPEKANBARU.COM- Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus lahir dari data yang akurat. Hal ini disampaikannya pada acara penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) program Satu Data Riau antara Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Menurut Wahid, era saat ini tidak lagi memberi ruang bagi kebijakan berbasis asumsi. Data harus menjadi pangkal dari setiap perencanaan dan keputusan pemerintah. Ia menyebut, tanpa data yang solid, pembangunan bisa kehilangan arah.
“Pemerintah ingin membangun ekosistem yg baik, terukur, serta meniliki data yg akurat. Data yang akurat itu penting, agar kebijakan-kebijakan yg diambil pun bisa tepat sasaran,” tegasnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/8/2025).
Gubri menyampaikan, Pemprov Riau menyiapkan empat langkah strategis dalam membangun sistem data yang kuat. Pertama, integrasi data antara pusat dan daerah agar responsif terhadap dinamika pembangunan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah hingga desa.
“Ketiga, digitalisasi data publik supaya mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dan keempat, memperluas literasi data bagi semua pemangku kepentingan, bahkan masyarakat luas,” kata Wahid.
Orang nomor satu di Provinsi Riau itu menyadari, tanpa kesiapan dari sisi SDM dan sistem, cita-cita pemerintahan berbasis data tidak akan tercapai. Maka itu, menurutnya kolaborasi lintas instansi, terutama dengan BPS, menjadi kunci dalam perjalanan ini.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mendukung penuh arah kebijakan yang disampaikan Gubri Wahid. Ia mengatakan, data yang berkualitas bukan sekadar angka, tetapi instrumen untuk membaca persoalan dan merumuskan solusi.
“Statistik tak hanya sekadar angka, tapi harus mempu memberikan makna yg mendalam bagi Pemerintah Pusat dan Daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran BPS bukan hanya menyajikan data, tetapi juga memastikan data tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan berbasis bukti. Menurutnya, kolaborasi dengan Pemprov Riau menjadi awal yang baik untuk menghadirkan dampak nyata dari data.
“BPS harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan yg lebih berkualitas di Provinsi Riau. Oleh sebab itu, MoU yg ditandatangani hari ini akan menjadi pijakan awal untuk terus memperkuat kolaborasi antara BPS dengan Pemprov riau,” tutupnya.
Sumber: Mediacenter.riau.go.id
