SMARTPEKANBARU.COM- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Riau hingga 31 Juli 2025 tercatat mengalami defisit sebesar Rp3,16 triliun.
Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau justru membukukan surplus Rp1,42 triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan, pendapatan negara di Riau hingga Juli 2025 mencapai Rp13,53 triliun. Angka ini tumbuh 38,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan signifikan didorong oleh penerimaan bea keluar yang melonjak 549,51 persen dan penerimaan PBB yang naik 346,45 persen.
Meski demikian, penerimaan pajak justru terkontraksi 5,71 persen, terutama akibat turunnya penerimaan PPN dan PPh.
“Penerimaan negara masih ditopang oleh kinerja ekspor, khususnya dari sektor sawit, meski penerimaan pajak mengalami tekanan,” kata Heni, Senin (8/9/2025).
Sementara itu, realisasi belanja negara di Riau mencapai Rp16,70 triliun atau turun 3,30 persen dibandingkan tahun lalu.
Penurunan terutama terjadi pada belanja pemerintah pusat yang terkontraksi 21,68 persen akibat turunnya pagu anggaran.
Namun, belanja transfer ke daerah justru meningkat 4,10 persen dengan realisasi Rp12,82 triliun, didorong oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dengan kondisi ini, APBN Riau hingga akhir Juli 2025 masih menanggung defisit Rp3,16 triliun.
Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD Riau hingga Juli 2025 tercatat Rp15,80 triliun atau 42,48 persen dari target.
Meski mengalami kontraksi 9,51 persen (y-o-y), pendapatan ini masih lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah.
Belanja APBD terealisasi Rp14,38 triliun atau 37,32 persen dari target. Porsi terbesar masih berasal dari belanja operasi sebesar 42,12 persen, sementara belanja modal dan belanja transfer justru turun cukup dalam.
Kondisi tersebut membuat APBD Riau mencatatkan surplus Rp1,42 triliun, berbanding terbalik dengan proyeksi awal yang memperkirakan defisit.
“Surplus APBD terjadi karena serapan anggaran di daerah masih rendah, terutama pada belanja modal dan transfer daerah,” jelas Heni.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
About the Author
