SMARTPEKANBARU.COM – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar menyatakan siap mematuhi larangan bepergian ke luar daerah atau luar negeri selama siaga bencana hidrometeorologi. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri). Berlaku hingga 15 Januari 2026.
“Sangat menyambut baik larangan itu. Memang harusnya seperti itu,” katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (10/12/2025).
Ia juga memberlakukan larangan bepergian terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan termasuk camat hingga kepala desa.
“Saya dan semua OPD harus berada di tempat tugasnya masing-masing. Camat dan kepala desa juga. Kecuali dipanggil Presiden atau Mendagri,” tegasnya.
Ia meminta semua perangkat daerah semua tingkatan agar peka terhadap setiap kondisi lingkungan dan masyarakat.
Apalagi di lokasi yang rawan bencana.
Ia akan meningkatkan patroli selama larangan bepergian berlaku. Ia akan mengecek kesiapsiagaan di desa-desa yang rawan bencana.
Ia mencontohkan kedatangannya meninjau banjir di Desa Silam, Kecamatan Kuok, Rabu siang.
Ia datang bersama Wakil Bupati dan Komandan Distrik Militer 0313/KPR.
Selain itu, ia meminta agar akses informasi dan komunikasi diperkuat. Misalnya dengan pengaktifan posko.
“Siapkan posko. Bagi yang sudah terdampak banjir, optimalkan posko. Bagi yang belum, bikin posko,” tandasnya.
Surat Edaran Mendagri
Seperti diketahui, Mendagri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) larangan kepala daerah bepergian ke luar wilayahnya. Surat itu berlaku hingga 15 Januari 2026.
“Dan saya juga sudah mengeluarkan surat edaran ya, untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak ke luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Tito meminta kepala daerah siaga dan fokus berada di wilayah masing-masing di tengah cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Terutama bagi daerah yang rawan bencana.
“Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak di daerah masing-masing. Rekan-rekan tidak sendiri, rekan-rekan didukung oleh semua kekuatan, baik provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jadi keberadaan kepala daerah, baik bupati, gubernur, sangat diperlukan karena memiliki power, kewenangan,” tegasnya.
Tito menegaskan peran sentral kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya. Menurutnya, efektivitas kerja jajaran di bawah sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah.
“Bawahannya nggak memiliki power yang sekuat para kepala daerah. Oleh karena itu, kalau kehilangan leadership kepala daerah, ya di bawahnya juga apa, menjadi tidak terarah karena memerlukan koordinasi dan keputusan. Apalagi kepala daerah juga adalah ketua Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,” ucap dia.
“Ya, tempat untuk apa, forum para pimpinan seperti pimpinan kepolisian, pimpinan TNI setempat, kejaksaan, semuanya menunggu, semuanya juga sangat apa, berharap banyak peran daripada kepala daerah,” katanya.
sumber ; tribunpekanbaru.com
About the Author
