SMARTPEKANBARU.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau pada awal tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga 10 Februari 2026, pendapatan daerah tercatat meningkat signifikan dan mendorong posisi anggaran berada dalam kondisi surplus.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp2.022,98 miliar atau sekitar 7,37 persen dari total pagu yang ditetapkan.
“Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.022,98 miliar atau 7,37 persen dari pagu. Pendapatan APBD tumbuh 62,70 persen secara tahunan, didorong oleh peningkatan PAD sebesar 304,92 persen, pendapatan transfer 35,06 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 611,35 persen,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Peningkatan pendapatan tersebut terutama berasal dari lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pertumbuhan pada komponen transfer dan pendapatan sah lainnya. Sementara itu, transfer antardaerah masih belum menunjukkan realisasi pada periode pelaporan tersebut.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah masih relatif kecil. Hingga awal Februari 2026, belanja APBD baru mencapai Rp784,25 miliar atau sekitar 2,76 persen dari pagu, dengan sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional.
“Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76 persen atau Rp784,25 miliar dan masih didominasi belanja operasi. Realisasi belanja daerah tumbuh 12,93 persen secara tahunan, meskipun belanja tidak terduga mengalami kontraksi signifikan,” jelasnya.
Dengan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan belanja, APBD Riau mencatat surplus sebesar Rp1.238,73 miliar pada awal tahun, meskipun sebelumnya direncanakan mengalami defisit.
“APBD Riau mengalami surplus Rp1.238,73 miliar. Namun data tersebut masih berpotensi berubah karena masih ada pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memperbarui laporan transaksi keuangannya,” tambah Heni.
Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan yang cukup tinggi menunjukkan kondisi fiskal daerah yang kuat di awal tahun 2026, meskipun percepatan realisasi belanja masih diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.
Sumber: Media Center Riau
