SMARTPEKANBARU.COM – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan bahwa banyak anak sekolah beserta orang tua mereka yang saat ini menggantungkan harapan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Ali sebagai respons terhadap kritik PDIP yang mempersoalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG. Ia mengajak PDIP untuk mempertimbangkan dampak sosial apabila program tersebut dihentikan.
“Kalau kita mendegradasi dengan permasalahan tentang pembiayaan dana anggaran, yang berasal dari APBN, terus kita mau menghentikan program itu?” kata Ali di Pandeglang, Kamis (26/2/2026).
“Kalau itu kita hentikan, sadar enggak teman-teman PDIP, bahwa berapa banyak orang yang kemudian hari ini yang akan kekurangan? Selama ini sudah berapa banyak anak-anak didik kita yang setiap hari menggantungkan hidupnya dengan MBG ini,” ujar Ali lagi.
Ali mengklaim bahwa pada 2025 penggunaan dana pendidikan untuk MBG telah menjadi kesepakatan lintas fraksi di DPR. Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah memastikan program tersebut diawasi secara ketat agar tepat sasaran.
“Terutama Komisi X DPR, bahwa program ini tidak salah sasaran. Program ini tepat sasaran sampai ke anak-anak. Kalau kemudian juga ini sementara masih menggunakan sebagian dana dari dana pendidikan, dan tahun anggaran belum berjalan, dan itu sasarannya juga adalah untuk kepentingan anak-anak didik. Untuk kepentingan anak-anak sekolah. Jadi masih terkorelasi pada kondisi itu,” jelasnya.
“Jadi hari ini untuk program-program strategis pemerintah, sebaiknya mari kita lebih banyak memberikan support kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini supaya lebih tepat sasaran. Bukan semakin banyak melakukan kritik,” sambung Ali.
Ali menilai, apabila pembiayaan MBG dari dana pendidikan terus dipersoalkan hingga berujung pada penghentian program, maka banyak anak berpotensi kehilangan akses makanan bergizi. Ia juga menyebut beban orang tua akan semakin berat jika program tersebut dihentikan.
Karena itu, Ali mengajak PDIP untuk lebih bijaksana dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Ia mengakui bahwa kritik merupakan bagian dari fungsi pengawasan, namun menurutnya pemberian solusi jauh lebih dibutuhkan.
“Pendidikan kita berjalan normal dengan dana yang ada hari ini. Tapi MBG ini masih adalah program strategis yang hari ini masih sementara melakukan uji coba terus, mencari pemodelannya. Sehingga ini masih butuh sekali supporting dari kita, masyarakat. Karena menurut kami program ini sangat baik untuk kepentingan anak-anak didik ke depan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program MBG. Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP tersebut menilai penggunaan dana pendidikan untuk program itu menjadi ironi, mengingat masih banyak sekolah di berbagai daerah yang kondisinya belum layak.
Esti menyampaikan bahwa partainya perlu meluruskan informasi yang beredar di publik terkait sumber pendanaan MBG. Ia mengaku menerima banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai hal tersebut.
“Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. ‘Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?’ sambil menyertakan berita-berita dari medsos,” kata MY Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Esti membenarkan bahwa program MBG memang menggunakan sebagian anggaran pendidikan. Oleh karena itu, menurutnya PDIP perlu menyampaikan penjelasan berdasarkan data resmi. Ia juga menyayangkan penggunaan dana pendidikan untuk program tersebut.
Menurutnya, anggaran itu seharusnya dapat difokuskan pada pembenahan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih jauh dari memadai. Legislator asal Yogyakarta itu mencontohkan kondisi sekolah yang kerap viral di media sosial, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana (berita) yang muncul di Nusa Tenggara Timur yang jauh di sana, dan beberapa wilayah lainnya,” ungkap Esti.
Ia berpendapat bahwa jika anggaran pendidikan tidak digunakan untuk program lain, pemerintah dapat lebih fokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan sekolah.
“Maka kita berpikiran, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan kita di berbagai wilayah,” terangnya.
Selain persoalan infrastruktur, Esti juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, besarnya anggaran pendidikan seharusnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru.
“Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan, bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam apabila narasi publik dinilai tidak sesuai dengan data dan fakta di lapangan.
“Pertanyaan itu sangat banyak muncul, dan tentu saja kita perlu menjawab dan menjelaskan apa adanya sesuai data. Memang itu kebenaran yang harus kita berikan,” tandasnya.
Perdebatan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan strategis pemerintah. Karena itu, transparansi, pengawasan yang ketat, serta komitmen bersama menjadi penting agar program berjalan tepat sasaran tanpa mengabaikan kebutuhan dasar sektor pendidikan.
Sumber: Tribunnews.com
About the Author
