SMARTPEKANBARU.COM – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini muncul setelah adanya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penerapan sistem ekspor sawit satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN).
Penurunan harga tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menilai bahwa perusahaan perkebunan, terutama yang berada di bawah naungan pemerintah seperti PTPN, tidak seharusnya ikut terlibat dalam praktik yang dapat memperburuk harga di tingkat petani.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat mengenai ekspor satu pintu bukanlah upaya untuk menekan harga sawit atau mencari keuntungan sepihak. Sebaliknya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem tata kelola ekspor serta meningkatkan pengawasan terhadap komoditas strategis nasional.
Menurut Edi, apabila kebijakan ini justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menurunkan harga, maka hal itu dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah. Ia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya menjadi contoh dalam menjaga stabilitas pasar, bukan malah memperkeruh situasi.
Lebih lanjut, Edi Basri menjelaskan bahwa selama ini masih ditemukan praktik manipulasi dalam nilai ekspor atau yang dikenal sebagai under invoicing. Praktik tersebut dinilai merugikan negara karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Oleh sebab itu, pemerintah pusat berupaya melakukan pembenahan dengan meningkatkan kontrol melalui sistem yang lebih terpusat.
Ia menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan transparansi serta pengendalian yang lebih baik terhadap arus ekspor dan impor. Dengan demikian, negara dapat memaksimalkan pendapatan serta menghindari kebocoran yang selama ini terjadi.
Selain itu, Edi juga membantah anggapan bahwa kebijakan ekspor satu pintu akan menambah biaya distribusi atau membebani pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih berfokus pada perbaikan sistem dan tidak berkaitan langsung dengan peningkatan ongkos operasional.
Terkait turunnya harga sawit yang terjadi saat ini, Edi menduga adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Ia menilai kemungkinan ada oknum yang sengaja memainkan harga sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya penataan yang dilakukan pemerintah pusat.
Dalam situasi seperti ini, Edi meminta pemerintah untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha di sektor perkebunan. Ia juga mengingatkan agar perusahaan tidak mengambil keuntungan dari kondisi yang justru merugikan petani.
Menurutnya, petani sawit merupakan pihak yang paling rentan terdampak jika harga terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, stabilitas harga harus tetap dijaga agar kesejahteraan petani tidak semakin tertekan.
DPRD Riau berharap kebijakan yang sedang dirancang oleh pemerintah pusat dapat berjalan sesuai tujuan awal, yaitu menciptakan tata kelola industri sawit yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya para petani sawit di daerah.
Sumber: Tribun Pekanbaru
About the Author
