SMARTPEKANBARU.COM – Sepanjang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul pelbagai pernyataan pejabat yang memicu sorotan publik. Menurut pengamat politik, kemampuan membaca suasana kebatinan dan emosi sosial publik menjadi kunci agar setiap ucapan tetap proporsional dan kontekstual. Empati adalah aspek yang wajib ada pada benak tiap-tiap pejabat.
Berdasarkan catatan Kompas.com, berikut ini ucapan para pejabat publik yang memicu respons publik:
#KaburAjaDulu dibalas “jangan balik lagi”
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel (belakangan lengser karena kasus korupsi) menyampaikan pernyataan kontroversial ketika jagat media sosial dipenuhi dengan tagar #KaburAjaDulu pada Februari 2025. Ucapan itu dilayangkan Noel ketika publik merasa kecewa atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Masyarakat menilai hidup di luar negeri, baik bekerja maupun melanjutkan studi, lebih menjanjikan ketimbang menjalani hidup di Indonesia.
Keinginan ini kemudian memuncak, utamanya ketika diaspora yang hidup di luar negeri membagikan pengalamannya secara terbuka. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per November 2024, jumlah PMI di luar negeri mencatat 272.164 orang. Mayoritas dari mereka beroperasi di sektor informal dengan jumlah 145.962 orang. Pada momen itu, sejumlah pejabat menanggapi hal tersebut, tidak terkecuali Noel yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Noel mengaku tidak mau ambil pusing dengan tagar #KaburAjaDulu. Ia justru mempersilakan WNI yang ingin berkarier di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa.
Noel tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut.
Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu. “Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujar Noel. Pernyataan Noel sontak memicu kemarahan publik. Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang merespons tagar #KaburAjaDulu sangat tidak berempati.
Menurut dia, lewat pernyataan itu, Noel tidak sedikit pun berupaya memahami dan merasakan apa yang dirasakan WNI yang akan berkarier di luar negeri. Sebaliknya, Noel seolah justru menunjukkan ketidakpeduliannya dan merasa tidak memiliki ikatan sosial dengan WNI yang ingin berkarier di luar negeri. “Jadi, Immanuel dalam berkomunikasi terlihat masa bodoh dengan WNI yang akan berkarier di luar negeri. Hal ini kiranya wajar mendapat respons negatif dari sebagian anak bangsa,” ujar Jamiluddin.
Gizi tidak bagus, Timnas sulit menang
Ucapan yang dianggap blunder lainnya datang dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ketika mengomentari gizi dengan kekalahan tim nasional (Timnas) Indonesia pada Maret 2025. Dadan menilai, gizi para pemain Timnas tidak baik sempurna. Terlebih, para pemain tersebut banyak berasal dari desa dan kampung-kampung. “Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujar Dadan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Minggu (23/3/2025).
Dadan lalu melanjutkan, kini kualitas pemain Timnas sudah bagus lantaran gizinya tercukupi. Tercatat saat Maret, ada sekitar 17 pemain yang merupakan naturalisasi dari Belanda. Dadan menyebut, gizi para pemain Timnas ini sudah baik di negaranya dahulu. Ia pun menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.
Oleh karenanya, ia berharap bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA mendapat gizi yang berkualitas dan menjadi tenaga kerja produktif melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlebih saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa. Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.
Berdasarkan data, apabila terdapat 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga dan 12 keluarga anak dua. Jika 100 keluarga miskin dan rentan miskin digabungkan, maka 50 keluarga mempunyai 3 anak dan 50 keluarga sisanya memiliki dua anak. “Di situ sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari dulu, sampai sekarang, dan yang akan datang. Jadi Pak Presiden gelisah, kalau kita tidak intervensi (dengan program Makan Bergizi Gratis), ini kelompok ini 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang,” jelas Dadan.
Sama dengan Noel, komentar Dadan mendapat protes publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyayangkan pernyataan Dadan yang berlebihan. Menurut dia, Dadan tidak seharusnya mengaitkan persoalan makan bergizi yang dijalankannya dengan persoalan Timnas Indonesia. Kepala BGN seharusnya fokus menjalani tugasnya dalam menyukseskan Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan malah mengurusi persoalan lain.
Politikus PKB itu pun mengingatkan bahwa masih banyak kekurangan dan keluhan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, yang ditujukan bagi siswa. “Kepala BGN jangan terlalu lebay (berlebihan) menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi. Apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi. Kurang pas statement tersebut,” jelas Lalu.
THR ormas adalah budaya lebaran
Di bulan yang sama, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i juga melontarkan ucapan kontroversial.
Saat itu, tengah ramai organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang memalak pengusaha di berbagai daerah dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR). Ia menilai ormas yang meminta THR menjelang Lebaran kepada pengusaha adalah bagian dari budaya. Publik menganggap pernyataan Romo Syafi’i seolah melanggengkan budaya pemalakan, ketika pemerintah berupaya meningkatkan aspek kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) di Indonesia. Kemudian, Wamenag menyampaikan klarifikasi. Ia menyatakan yang dia maksud budaya adalah sikap saling memberi. Romo juga menyatakan tegas menolak aksi paksa meminta THR yang dilakukan pihak manapun. “Yang saya maksud sebagai budaya kita itu saling memberi, terlebih di Hari Idul Fitri. Sejak dulu, kita diajarkan untuk peduli,” sebut Romo Syafii, melalui keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).
Wamenag mencontohkan kebiasaannya saat Hari Raya Idul Fitri. Saat Lebaran, ia menyiapkan uang khusus untuk diberikan kepada cucu, anak-anak sekitar rumah, dan tetangga yang membutuhkan.
Dia menyebut, memberi adalah hal positif. Puasa juga melatih umat Islam untuk peduli sehingga lahir pribadi-pribadi yang dermawan. “Ini juga dilakukan sekaligus mendidik anak untuk peduli dan mau berbagi,” sambung dia. Sedangkan meminta dengan memaksa bukanlah budaya Indonesia. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. “Meminta apalagi dengan memaksa, itu jelas bukan budaya kita. Agama tidak mengajarkan hal itu. Karenanya, tidak seharusnya dilakukan. Kita tolak itu,” ujar Wamenag.
Kepala babi dimasak saja
Pada Maret 2025, pernyataan lain datang dari Hasan Nasbi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO. Hasan meminta kepala babi yang diterima salah seorang Jurnalis Tempo dan host program “Bocor Alus”, Francisca Christy, dalam sebuah paket untuk dimasak saja. Kepala babi itu dikirim oleh seseorang tidak dikenal ke kantor Tempo di Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (20/3/2025). Selain berbau busuk, bagian telinga babi tersebut dipotong. “Sudah dimasak aja, sudah dimasak aja,” ucap Hasan Nasbi seraya bercanda saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 22 Maret 2025. Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers. “Cica tidak dihalangi untuk melanjutkan perannya sebagai host di program ‘Bocor Alus’,” ujar Hasan. Pernyataan itu menuai kritik keras dari publik. Hasan dianggap tidak memiliki rasa empati terhadap korban intimidasi, utamanya jurnalis yang tiap hari memberikan informasi. Setelah ucapannya menuai kontroversi, Hasan lalu menyampaikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan itu ia sampaikan karena setuju dengan sikap Francisca yang menanggapi teror itu dengan candaan pula, yakni mengaku lain kali akan memasak kepala babi tersebut lebih enak. “Justru saya setuju dengan Francisca menyikapi teror itu. Kan Fransisca merecehkan teror itu sehingga KPI si peneror enggak kesampaian kan. Ya berarti kan salah orang itu, berarti kan enggak sampai itu,” kata Hasan, Sabtu (22/3/2025).
Hasan mengakui ia jarang setuju dengan Tempo, tetapi kali ini, ia setuju dengan respons yang dibuat Cica agar tidak memperkuat teror. Dengan begitu, peneror akan kehabisan akal dan stres karena niatnya tak tersampaikan. “Menurut saya kalau dilecehkan begitu, kan si pelaku KPI-nya enggak sampai. Tujuannya enggak sampai. Saya rasa kalau sekaligus dimasak, jedot-jedotin kepala itu si peneror. Ya gimana, gagal deh,” ucap Hasan. Lebih lanjut ia menegaskan kebebasan pers di Indonesia masih terjaga dengan baik. Jurnalis dapat bekerja tanpa hambatan, termasuk di lingkungan Istana Kepresidenan.
Sri Mulyani bicara pajak dan zakat
Komentar lainnya datang dari Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati (belakangan tidak lagi menjabat sebagai menteri) yang menyetarakan pajak dengan zakat dalam konteks distribusi keadilan sosial. Sebab, keduanya memiliki mekanisme untuk menyalurkan hak orang lain yang ada di dalam penghasilan seseorang. Demikian juga dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, yang akan kembali ke rakyat, khususnya kelompok yang membutuhkan. “Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Perempuan yang karib disapa Ani ini menyampaikan, pajak yang dikelola APBN digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga miskin dan bantuan sembako bagi 18 juta keluarga. Di sektor UMKM, pajak juga turut membiayai akses permodalan dengan bunga rendah, yang bahkan dapat disusun sesuai prinsip ekonomi syariah. Untuk kesehatan, penerimaan pajak membiayai pembangunan dan peningkatan layanan kesehatan mulai dari puskesmas, posyandu, BKKBN, hingga rumah sakit di daerah. “Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu. Tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita,” ucapnya. Pernyataan Sri Mulyani seketika menuai kritik, utamanya dari pemuka agama. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) buka suara mengenai hal ini.
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menegaskan bahwa pajak tidak dapat disamakan dengan zakat atau wakaf. Ia menjelaskan pajak berlaku untuk semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. “Sedangkan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan harus disalurkan kepada kelompok tertentu,” kata ulama yang akrab disapa Kiai AMA, dilansir dari laman MUI, Jumat (15/8/2025). Abdul Muiz Ali menerangkan kewajiban zakat termaktub dalam sejumlah ayat Alquran, salah satunya QS At-Taubah ayat 60 yang memuat delapan golongan penerima zakat.
Ia juga menyebut adanya kaidah fikih tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah, yang menegaskan penguasa boleh membuat kebijakan selama mengandung kemaslahatan.
Selain itu, dalam QS An-Nisa ayat 59, umat Islam diperintahkan menaati Allah SWT, Rasul, dan penguasa. “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu,” jelas isi surat An-Nisa. Sejatinya, ada beberapa pernyataan Sri Mulyani yang menuai komentar negatif publik. Di sisi lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sempat menjadi korban video yang dibuat melalui artificial intelligence/AI). Dalam video tersebut, Sri Mulyani seolah menyatakan bahwa guru beban negara. Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, kalimat itu tidak pernah diucapkan oleh Sri Mulyani.
Purbaya sebut demo dari sebagian kecil kalangan
Komentar yang menuai reaksi publik lain datang dari Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut, tuntutan yang berisi poin 17+8 akibat demo Agustus 2025 berasal dari sebagian kecil kalangan datang dari Komentar tersebut bahkan diucapkan Purbaya sesaat setelah dirinya dilantik sebagai Menkeu. Ia memang mengaku bergaya koboi sehingga berbagai ucapannya kerap berbeda dengan Sri Mulyani yang terkenal lebih hati-hati. “Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Purbaya optimistis, gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional. Untuk itu, ia berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika. “Once (sekalinya) saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tambahnya. Kendati demikian, sosok Purbaya berubah menjadi idola baru di kalangan masyarakat hari demi hari. Pernyataannya masih dianggap ceplas-ceplos, namun menuai reaksi positif dibanding pernyataan awalnya terkait demo.
Ucapan Menag soal ponpes
Terbaru, ada pernyataan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang menyebut kejahatan seksual di pondok pesantren (ponpes) terlalu dibesarkan oleh media. Ia pun meminta masyarakat agar tidak takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren yang telah dibangun sejak ratusan tahun. Menag tidak ingin pihak-pihak yang berkeringat membangun Ponpes dari puluhan hingga ratusan tahun dikonotasikan negatif. “Jangan sampai pihak-pihak yang berkeringat beratusan tahun lamanya, sudah lebih dari 200 tahun membangun ponpes, dikonotasikan sangat negatif,” ucapnya di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Ucapan Nasaruddin kemudian dikritisi banyak pihak. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), salah satunya, menuntut Nasaruddin untuk meminta maaf atas pernyataannya. Ia menilai Nasaruddin gagal memahami penyintas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, temasuk di pesantren. “Menag sebagai penyelenggara negara dengan konsekuensi besar dalam pernyataannya publiknya, perlu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataannya,” kata Peneliti ICJR Audrey Kartisha. Di sisi lain pada Juli 2025, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, kasus kekerasan seksual di pesantren banyak terjadi di Jawa Barat. Kekerasan seksual merupakan kasus yang mencoreng nama baik pesantren dan banyak terjadi di tempat yang oleh Cak Imin disebut sebagai “pesantren palsu”. “Ini banyak pesantren palsu dan terbanyak di Jawa Barat ini,” kata Cak Imin di mimbar pidato International Conference of the Transformation of Pesantren di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, disiarkan langsung oleh kanal YouTube PKB, Selasa (24/6/2025) malam. Oleh karenanya, ia akan menggelar razia di pesantren-pesantren Jawa Barat untuk mengatasi kondisi ini. “Dan saya sudah bentuk satuan tugas khusus menangani kekerasan seks di pesantren ini dengan menunjuk satuan tugas yang dipimpin oleh Bu Nyai Hindun Anisah,” ujar Cak Imin.
Harus lebih komunikatif
Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro menilai, masih adanya beberapa pernyataan yang dianggap blunder menandakan bahwa pejabat publik harus lebih komunikatif. Tak cukup komunikatif, jajaran Kabinet Merah Putih pun harus berupaya hadir di masyarakat dan mengerti keadaan riil. Menggunakan bahasa-bahasa yang empatik, simpatik, dan real-consentrate. “Concern saya bagaimana semua anggota Kabinet Merah Putih itu lebih komunikatif, lebih serba hadir lagi, merespon situasi yang mengemuka,” kata Agung saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (17/10/2025). Ia mengingatkan, jangan sampai kalimat yang keluar dari mulut pejabat justru menjadi api, seolah antikritik dan minim kepekaan. “Jangan sampai bahasanya justru antikritik, justru kurang simpatik, minim kepekaan sosial semacam itu. Jadi yang kedua itu sih yang saya kira perlu digarisbawahi,” ucap dia.
Perlu ada SOP
Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah mengeluarkan tata cara maupun standar cara komunikasi atau protokol komunikasi.
Standar ini diperlukan agar anggota Kabinet Merah Putih lebih tertib dan baik dalam berkomunikasi kepada publik. Di sisi lain, standar ini jangan diartikan sebagai irit bicara. “Bukan berarti juga mereka jadi irit bicara. Jangan, jangan susah dihubungi juga nanti, gara-gara takut salah, jangan gitu. Justru mereka harus ngomong, harus menjelaskan, karena publik menanti itu dan itu bukti transparansi, bukti tata kelola pemerintahan kita semakin baik ke depan,” tandasnya.
Sumber : kompas.com
About the Author
