SMARTPEKANBARU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat mempersiapkan dua agenda besar berskala nasional yang akan dilaksanakan pada Maret 2026 mendatang. Agenda strategis tersebut meliputi Safari Ramadan tingkat nasional serta Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melibatkan jajaran Kemenko Polkam.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Menurutnya, koordinasi teknis terus dimatangkan bersama tim pusat guna memastikan acara yang dipusatkan di Bumi Lancang Kuning ini berjalan sukses dan lancar.
“Pemprov Riau sangat mendukung dan siap memfasilitasi seluruh agenda, baik kunjungan kerja maupun silaturahmi keagamaan. Kami akan menyesuaikan teknis pelaksanaan sesuai arahan tim pusat,” ujarnya, Jumat (22/2/2026).
Selain agenda keagamaan yang akan diisi dengan santunan anak yatim dan penguatan koordinasi bersama Forkopimda, Riau juga bersiap menggelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla skala besar di Lanud Roesmin Nurjadin. Syahrial menekankan bahwa Riau telah memiliki pengalaman matang dalam koordinasi lapangan untuk menekan kemunculan titik panas (hotspot).
“Riau sudah berpengalaman melaksanakan kegiatan serupa tahun lalu. Dari sisi teknis dan koordinasi lapangan, kami sangat siap mendukung kehadiran Bapak Menko Polkam dan memastikan Riau bebas asap tahun ini,” kata Syahrial optimis.
Sebagai langkah konkret pencegahan, Pemprov Riau bahkan telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Status yang berlaku selama sembilan bulan lebih ini memberikan fleksibilitas bagi instansi terkait dalam pengerahan personel serta pengalokasian anggaran untuk menghadapi fluktuasi cuaca ekstrem.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago dalam rapat koordinasi sebelumnya menegaskan bahwa penunjukan Riau sebagai lokasi apel nasional didasari oleh kondisi geografisnya yang memiliki lahan gambut luas. Penguatan koordinasi di wilayah ini dinilai mendesak untuk mencegah dampak buruk bagi ekonomi dan kesehatan masyarakat.
“Potensi asap lintas batas negara serta dampaknya terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat menjadikan penguatan koordinasi di Riau tidak bisa ditunda lagi,” tegas Menko Polkam. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga komitmen Riau bebas asap sepanjang tahun 2026.
Sumber: pekanbaru.tribunnews.com
About the Author
