SMARTPEKANBARU.COM – Hingga memasuki akhir Maret 2026, belum terlihat adanya realisasi konkret berupa perbaikan maupun pembangunan drainase baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Kondisi ini menjadi sorotan, mengingat sebelumnya Pemko Pekanbaru telah menyampaikan komitmennya untuk menjadikan pembenahan sistem drainase sebagai prioritas utama pada tahun 2026.
Bahkan, anggaran sebesar Rp100 miliar dari APBD Pekanbaru telah dialokasikan untuk mendukung program tersebut, sehingga masyarakat pun menaruh harapan besar terhadap realisasinya di lapangan.
Seiring berjalannya waktu dan kondisi yang kini telah memasuki musim kemarau, kalangan legislatif di DPRD Pekanbaru mulai mendesak agar pemerintah kota segera mengambil langkah nyata.
Mereka menilai bahwa permasalahan drainase yang ada tidak bisa terus dibiarkan tanpa penanganan yang jelas, mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Desakan ini muncul sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi parit di berbagai titik yang dinilai masih bermasalah.
“Yang penting itu action di lapangan lah. Tak perlu terlalu banyak konsep. Sekarang sama-sama kita lihat, banyak saluran drainase yang tersumbat, rusak, dan tidak berfungsi. Sehingga berpotensi menimbulkan banjir saat curah hujan tinggi,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST, Rabu (25/3/2026) kepada Tribunpekanbaru.com.
Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi riil di lapangan yang membutuhkan penanganan segera, bukan hanya perencanaan di atas kertas.
Lebih lanjut diakui bahwa pembenahan sistem drainase tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi antara saluran primer, sekunder, hingga tersier.
Penanganan juga tidak cukup hanya sebatas pengerukan sedimen atau pembersihan sampah di dalam parit. Namun, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan agar sistem drainase dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang.
Selain itu, terdapat pula pembagian kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat yang perlu disinergikan dalam proses penanganannya.
“Kalau hanya normalisasi parit, sungai, gali sana gali sini, itu hanya jangka pendek saja. Kota Pekanbaru ini perlu pembenahan parit secara komprehensif, bukan asal-asalan,” sebutnya lagi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa solusi sementara tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang selama ini menyebabkan banjir di berbagai wilayah kota.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan perencanaan jangka panjang dalam penataan sistem drainase perkotaan. Hal ini dinilai krusial agar permasalahan yang sama tidak terus berulang setiap tahun, terutama saat musim hujan tiba.
Dengan kondisi drainase yang saat ini masih banyak mengalami kerusakan dan penyumbatan, penanganan yang hanya bersifat formalitas tanpa koordinasi lintas instansi dinilai tidak akan memberikan perubahan signifikan.
“Itu tadi, perlu komitmen serius untuk pembenahan parit ini. Tidak bisa seremonial apalagi hanya di satu tempat. Sebab, titik banjir itu sudah banyak di Kota Pekanbaru,” tegasnya lagi.
Pernyataan tersebut kembali menekankan pentingnya keseriusan dan konsistensi dalam menangani persoalan drainase yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat Kota Pekanbaru juga berharap adanya langkah cepat dan nyata dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Harapan tersebut muncul karena dampak banjir yang kerap terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga berpotensi merugikan secara ekonomi dan lingkungan.
Bahkan, masyarakat menyatakan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam parit, sehingga fungsi drainase dapat tetap terjaga dengan baik.
Sumber: TribunPekanbaru.com
About the Author
