SMARTPEKANBARU.COM – Hingga penghujung April, minyak goreng subsidi MinyaKita masih sulit ditemukan di pasaran Kota Pekanbaru. Kondisi ini berdampak pada harga jual di lapangan.
Meski ada sebagian kecil pedagang yang menjualnya, harga yang dipatok jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter, padahal HET resmi hanya Rp15.700 per liter.
Temuan ini juga disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam rapat bersama para distributor minyak goreng. Situasi tersebut bahkan mengejutkan Plh Asisten II Setdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin.
Ia menegaskan bahwa Pemko akan melakukan penelusuran serius terkait kelangkaan ini dengan melibatkan pihak kepolisian. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPRD Pekanbaru yang membidangi perdagangan. Para legislator mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh di lapangan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga bermain dalam distribusi MinyaKita.
“Pastinya kita dukung penuh penelusuran ini. Tapi jangan sekadar formalitas. Karena ini bagian penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan, serta mencegah adanya oknum yang memanfaatkan situasi,” tegas Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH, kepada Tribunpekanbaru.com.
Lebih lanjut, ia meminta Pemko untuk bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran, termasuk memberikan sanksi kepada distributor yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Kalau distribusinya baik dan lancar, tak mungkin ada kelangkaan. Tapi nyatanya terjadi, maka ini wajib diketahui pasti penyebabnya. Kasihan masyarakat,” katanya lagi.
Fathullah juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penjualan MinyaKita di atas HET maupun praktik penimbunan. “Langsung saja lapor ke Disperindag atau ke Kepolisian lewat nomor pengaduan 110,” sarannya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan PT Wilmar Nabati Indonesia menyampaikan bahwa distribusi MinyaKita mengalami penurunan, dari sebelumnya 35.000 dus menjadi 20.000 dus per bulan. Seluruh produksi MinyaKita bulan ini dialokasikan melalui Perum Bulog.
Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Riau-Kepri, Ria Sartika, menjelaskan bahwa MinyaKita disalurkan kepada mitra dengan harga Rp14.500 per liter dengan program stabilisasi harga. Dengan skema tersebut, pedagang seharusnya masih dapat menjual sesuai HET sekaligus memperoleh margin keuntungan.
“Untuk wilayah Riau, ketersediaan sebenarnya mencukupi. Namun penyalurannya dilakukan bertahap karena bersamaan dengan bantuan pangan lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, PT Intibenua Perkasatama (Musim Mas Group) melaporkan adanya peningkatan porsi distribusi ke Bulog hingga mencapai 65 persen pada tahun 2026. Perusahaan juga menyebutkan bahwa harga distribusi antar tingkat masih berada di kisaran Rp15.700 per liter.
“Jika distribusi melalui Bulog, datanya dapat ditelusuri. Namun untuk jalur lainnya, kami masih kesulitan mengetahui asal dan tujuan distribusinya,” papar Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinal Husna.
Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan distribusi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta transparansi dalam rantai distribusi agar kelangkaan dan lonjakan harga tidak terus merugikan masyarakat.
Sumber: TribunPekanbaru.com
