SMARTPEKANBARU.COM – Pemerintah Provinsi Riau menghadapi perhatian serius terkait menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit. Kondisi ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah meningkatnya aktivitas produksi dan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa penurunan DBH Sawit perlu dikaji secara lebih mendalam. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan sektor sawit dengan jumlah dana yang diterima daerah. Oleh karena itu, DPRD Riau berencana melakukan analisis lebih rinci sekaligus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
Abdullah menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, daerah memperoleh bagian tertentu dari penerimaan negara yang berasal dari sektor perkebunan sawit. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah dana yang diterima justru mengalami penurunan, meskipun volume ekspor dan produksi terus menunjukkan tren peningkatan.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai sebuah anomali yang perlu mendapat perhatian bersama. Dalam aturan yang berlaku, daerah memperoleh porsi sebesar 4 persen dari penerimaan terkait sektor sawit. Dengan tingginya aktivitas ekspor yang terus berkembang, seharusnya terdapat dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme DBH.
Untuk mengetahui penyebab penurunan tersebut, DPRD Riau mendorong dilakukannya rekonsiliasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai dasar perhitungan, realisasi penerimaan, hingga faktor-faktor yang memengaruhi besaran dana yang diterima daerah.
Menurut Abdullah, proses sinkronisasi data dan evaluasi kebijakan perlu dilakukan agar potensi penerimaan dari sektor sawit dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh hak fiskal yang sesuai dengan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional.
Sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Riau dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ekspor nasional. Karena itu, Abdullah menegaskan bahwa persoalan penurunan DBH Sawit tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ke depan, DPRD Riau berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini melalui pembahasan bersama kementerian terkait. Harapannya, hasil evaluasi dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme pembagian dana dan memastikan daerah memperoleh alokasi yang lebih optimal demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan sawit.
Sumber: Tribun Pekanbaru
About the Author
