SMARTPEKANBARU.COM- Pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru, pasca ditangani LPS (Lembaga Pemungutan Sampah) Kelurahan dan DLHK Pekanbaru, sudah menunjukkan progres yang baik.
Hal ini terungkap dalam hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan DLHK Senin (25/8/2025) di ruang Komisi IV.
Hearing dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Rois SAg, Sekretaris Roni Amriel SH MH, serta anggota Komisi IV lainnya Ir Nofrizal, Zulfan Hafiz, Pangkat Purba, Faisal Islami, Zulfahmi SE MH, Hamdani, H Ervan dan Sovia Septiana.
Dari DLHK, langsung dihadiri Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra, serta para kepala bidang.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois SAg mengapresiasi kinerja DLHK dan LPS sejauh ini. Namun memang perlu dilakukan pembenahan lagi, terutama di titik-titik tertentu.
Dalam hearing ini, sebenarnya Komisi IV awalnya ingin mendapatkan data soal realisasi kegiatan 2025, dan rencana kegiatan 2026, termasuk juga APBD Perubahan 2025.
“Persoalannya kita belum mendapatkan data lengkap, maka ini dipending. Akan dijadwalkan ulang agar lebih komprehensif, dengan menyiapkan data-data yang dibutuhkan,” papar Rois usai hearing.
Diakui, dalam hearing ini difokuskan kepada persoalan LPS yang kini sudah berjalan.
“Karena saat ini sistem pengelolaan sampah oleh LPS maka ini kita apresiasi. Hanya saja di lapangan, perlu banyak evaluasi dan perkuat lagi masalahnya sosialisasi,” tutur Politisi senior PKS ini lagi.
Sementara itu, Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra menyebutkan, pihaknya menggelar rapat dengan Komisi IV bahas mengenai evaluasi sampah, plus beberapa kegiatan yang ada di DLHK. Namun kali ini, fokusnya kepada kinerja LPS .
Sampai hari ini, lanjut Reza, LPS sudah berjalan seperti biasanya. Tapi memang ada beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Disampaikan, ada beberapa saran dari Komisi IV terkait peningkatan kinerja LPS.
“(Saran itu) kami nilai sangat bagus. Karena berhubungan dengan kinerja LPS. Tentunya kami akan jalankan dan melaporkan ke pimpinan untuk menjalankannya,” janji Reza Aulia.
Apa saja saran Komisi IV itu?
“Sarannya, minta cari cara nomenklatur mengenai bantuan ke LPS melalui APBD. Ini sudah kami pikirkan juga, dan kami akan koordinasi ke instansi vertikal seperti apa polanya,” akunya.
Lebih lanjut diterangkan, hingga akhir tahun, pengangkutan sampah masih menggunakan LPS dan DLHK. Apalagi semua LPS, sudah di bawah koordinasi DLHK.
“Mereka (LPS) sudah berjalan semuanya, dan bulan Agustus ini akan coba memungut iuran ke masyarakat,” paparnya.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
