SMARTPEKANBARU.COM- Kementerian Transmigrasi berencana mengajukan anggaran sekitar Rp1,9 triliun untuk tahun 2026. Jumlah itu meningkat hampir Rp 100 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menyampaikan bahwa pembahasan detail anggaran baru akan dilakukan bersama Komisi V DPR RI pada rapat kerja pekan depan.
“Terkait dengan anggaran, insya Allah nanti kami akan baru bicarakan dengan DPR hari Senin dalam rapat kerja, sehingga kami belum bisa pastikan, tetapi informasi awal sekitar Rp1,9 triliun,” ujar Iftitah saat gelaran Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2025 di Lombok, NTB, Kamis (29/8/2025).
“Sehingga naik sekitar hampir kurang lebih Rp100 miliar,” paparnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi Kementerian Transmigrasi saat ini adalah keterbatasan anggaran.
Saat pertama kali menjabat, ia menanyakan langsung kepada jajaran internal mengenai tantangan utama yang dihadapi. Jawaban yang muncul seragam: anggaran. Menurut Iftitah, porsi anggaran Kementerian Transmigrasi pada 2025 hanya 5 persen dari Kementerian Induknya, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. “Pada saat itu anggaran Kementerian Induk sebesar Rp 2,3 triliun, sementara pagu indikatif Kementerian Transmigrasi hanya Rp 122 miliar,” lanjut Iftitah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak harus dijadikan alasan untuk berhenti berinovasi. Ia optimistis dukungan politik dari DPR, khususnya Komisi V, mampu memperkuat alokasi dana bagi program transmigrasi. Keyakinan itu terbukti pada 18 Februari 2025, ketika Presiden menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 2,55 triliun untuk Kementerian Transmigrasi. Namun, karena kementerian ini masih tergolong baru, eksekusi anggaran tidak bisa langsung dijalankan.
Sumber : Kompas.com
