SMARTPEKANBARU – Kerugian akibat banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai terpetakan. Center of Economic and Law Studies (Celios) menghitung dampak ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut bencana itu menekan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,29 persen.
“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp 68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen,” kata Bhima, Jumat (5/12/2025).
Bhima menilai lumpuhnya akses transportasi di satu wilayah langsung memukul pergerakan barang konsumsi dan pasokan industri. Kondisi tersebut membuat tekanan ekonomi menyebar ke banyak daerah.
“Terlebih Sumatera Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatera,” ujar Bhima. Celios memperkirakan kerugian daerah mencapai Rp 2,04 triliun di Aceh, Rp 2,07 triliun di Sumut, dan Rp 2,01 triliun di Sumbar. Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan ikut terdampak dengan kerugian sekitar Rp 2 triliun per provinsi.
“Secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp 2,04 triliun,” tutur Bhima.
PNBP Tambang Tak Sebanding
Celios menyoroti ketimpangan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ekstraktif terhadap kerugian akibat banjir. Di Aceh, PNBP tambang per 31 Agustus tercatat Rp 929 miliar, jauh di bawah kerugian Rp 2,04 triliun.
“Aceh merugi Rp 2,04 triliun, lebih besar dibanding PNBP tambang Aceh Rp 929 miliar hingga 31 Agustus 2025,” ujar Bhima. Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Aceh hanya Rp 12 miliar, sementara DBH mineral dan batubara Rp 56,3 miliar pada 2025. Nilai itu tidak mendekati beban kerusakan.
Biaya Pemulihan Rp 51,82 Triliun
Di luar hitungan Celios, pemerintah mencatat kebutuhan pemulihan mencapai Rp 51,82 triliun. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan angka itu dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. “Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun,” ujar Suharyanto, Minggu (7/12/2025).
Aceh membutuhkan biaya terbesar, yakni Rp 25,41 triliun. Sebanyak 37.546 rumah rusak bersama fasilitas publik seperti jembatan, jalan, rumah sakit, pesantren, hingga lahan pertanian dan pemerintahan.
Estimasi pemulihan Sumut mencapai Rp 12,8 triliun dan Sumbar Rp 13,52 triliun.
Stop Operasional 3 Perusahaan
Dugaan kriminal lingkungan mencuat seiring temuan kayu gelondongan dan longsoran besar di lokasi banjir. Kementerian Lingkungan Hidup bergerak cepat melakukan pemeriksaan udara di hulu DAS Batang Toru dan DAS Garoga. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memutuskan penghentian sementara operasional tiga perusahaan: PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif. Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menyebutkan, pantauan udara menunjukkan pembabatan hutan dilakukan secara masif untuk tambang, PLTA, dan perkebunan. “Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
Sumber : Kompas.com
About the Author
