SMARTPEKANBARU.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, memimpin rapat konsolidasi mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di Ballroom Hotel Premier pada Sabtu (21/2/2026). Dalam sambutannya, Syahrial menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang bertukar pikiran, melainkan langkah nyata untuk menjamin sistem pemenuhan gizi masyarakat berjalan secara terukur dan sesuai standar.
“Momentum ini sangat penting. Kita berkumpul bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi memastikan sistem pemenuhan gizi benar-benar memenuhi standar dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Syahrial menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga memberikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang terus memberikan bimbingan dalam implementasi program tersebut di tingkat daerah.
Hingga saat ini, sebanyak 633 unit SPPG telah beroperasi di 12 kabupaten/kota di Riau dari total target 677 unit. Program besar ini telah menjangkau 1,42 juta penerima manfaat dengan dukungan dari 25.035 relawan yang bergerak aktif di lapangan. Meskipun progres kuantitas menunjukkan hasil yang signifikan, Syahrial mengingatkan pentingnya penguatan pada sisi kualitas layanan.
“SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru 228 unit atau sekitar 36 persen. Ini menjadi perhatian kita bersama dan terus kami dorong percepatannya melalui pendampingan Dinas Kesehatan serta perangkat daerah terkait,” tegasnya.
Selain fokus pada standarisasi, Pemerintah Provinsi Riau juga menaruh perhatian pada pemerataan akses dengan mengusulkan pembangunan 223 unit SPPG di wilayah terpencil. Langkah ini diambil agar masyarakat di daerah dengan akses terbatas tetap mendapatkan layanan gizi yang layak. Melalui forum konsolidasi ini, Syahrial berharap mendapatkan arahan strategis dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat, terutama terkait manajemen risiko, sistem pelaporan, dan mutu layanan. Pemprov Riau menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mengoptimalkan peran Satgas MBG demi keberlanjutan manfaat program bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sumber: Media Center Riau
