SMARTPEKANBARU.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program strategis nasional kini tengah menjadi sorotan. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Ikbal Sayuti, menilai bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program tersebut. Langkah ini dinilai mendesak menyusul munculnya berbagai persoalan dan kendala teknis dalam implementasinya di lapangan. Kendati demikian, Ikbal menegaskan bahwa program yang sedang berjalan saat ini harus tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sembari perbaikan-perbaikan krusial dilakukan secara paralel.
Menurut Ikbal, evaluasi yang serius dan mendalam sangat penting untuk memastikan tidak adanya penyimpangan, kebocoran anggaran, ataupun kesalahan prosedur dalam rantai pelaksanaan program. Ia memandang berbagai polemik serta isu-isu negatif yang berkembang di tingkat nasional terkait tata kelola MBG tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Publik memerlukan transparansi dan kepastian bahwa program ini dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi. Namun, Ikbal menggarisbawahi bahwa dirinya tidak bermaksud meminta agar program MBG dihentikan, melainkan mendesak adanya pembenahan yang menyentuh aspek teknis, prosedur, serta mekanisme operasional di lapangan agar tepat sasaran.
Secara personal, politisi tersebut mendukung penuh esensi dari program MBG karena statusnya sebagai program strategis nasional yang berdampak luas. Fokus perhatiannya lebih tertuju pada bagaimana regulasi dan standardisasi diimplementasikan dengan benar. Ikbal menyoroti beberapa temuan di lapangan, seperti dugaan praktik jual beli titik pelaksanaan program, indikasi monopoli distribusi bahan pangan, hingga dominasi distributor skala besar. Keterlibatan distributor besar tersebut dikhawatirkan dapat memangkas dan mematikan peran serta masyarakat lokal dalam rantai pasok. Padahal, tujuan mulia dari program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga sebagai stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Selain tata kelola logistik, aspek kualitas dan higienisitas makanan turut menjadi perhatian utama dalam rekomendasi evaluasi ini. Adanya laporan mengenai kasus makanan bermasalah di sejumlah daerah menunjukkan lemahnya pengawasan mutu. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memperketat standardisasi keamanan pangan yang disajikan kepada para siswa. Terakhir, Ikbal meminta pemerintah untuk kembali memvalidasi data penerima manfaat agar program jaminan gizi ini benar-benar jatuh ke tangan yang tepat dan memberikan dampak yang optimal bagi generasi penerus bangsa.
Sumber: Tribun Pekanbaru
About the Author
