Program Makan Bergizi Gratis dinilai bukan sekadar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia dan penggerak ekonomi lokal.
Pemerintah Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai program prioritas diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan.
Dalam arah pembangunan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang mendapat perhatian besar. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bagi Indonesia, pembangunan SDM yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan menuju 2045. Oleh karena itu, intervensi gizi sejak dini menjadi salah satu langkah strategis yang perlu diperkuat secara berkelanjutan.
MBG: Investasi SDM dan Penggerak Ekonomi
Program MBG memiliki cakupan penerima manfaat yang luas, meliputi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sesuai dengan ketentuan program.
Skala pelaksanaan program ini juga tercermin dari besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah. Dalam APBN 2026, anggaran MBG dirancang mencapai Rp335 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, anggaran yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun, sementara Rp67 triliun lainnya ditempatkan sebagai dana cadangan.
Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan nasional.
Dari sisi pembangunan manusia, MBG diharapkan dapat membantu meningkatkan pemenuhan gizi anak, mendukung proses belajar, serta menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah gizi, termasuk stunting.
Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kualitas bahan pangan, standar keamanan makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas pengawasan juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program.
Menghubungkan MBG dengan Ekonomi Lokal
Selain aspek kesehatan dan pendidikan, MBG memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok program.
Komoditas seperti beras, telur, ayam, ikan, sayuran, dan berbagai produk pangan lokal dapat menjadi bagian dari kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Apabila pengadaan bahan pangan dilakukan dengan mengutamakan potensi daerah, MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pasar domestik, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta membuka lapangan kerja baru.
Bagi daerah seperti Riau yang memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
Meski demikian, manfaat ekonomi tersebut harus didukung oleh tata kelola yang transparan, sistem pengadaan yang akuntabel, serta mekanisme distribusi yang mampu memberikan kesempatan secara adil kepada pelaku usaha lokal.
Capaian Pertanian dan Pentingnya Ketepatan Analisis
Sejumlah indikator ekonomi sektor pertanian menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian mencapai 5,74 persen pada 2025. Sementara itu, pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara keseluruhan tercatat sebesar 5,33 persen.
BPS juga mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sepanjang 2025 mencapai 123,26. Angka tersebut menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani relatif lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.
Capaian tersebut menjadi indikator penting dalam melihat perkembangan sektor pertanian dan kondisi ekonomi rumah tangga petani.
Namun, berbagai capaian ekonomi tersebut tidak dapat secara langsung dinyatakan sebagai dampak tunggal dari program MBG. Pertumbuhan sektor pertanian, peningkatan ekspor, penurunan impor, serta perbaikan kesejahteraan petani juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan lain, kondisi pasar, produktivitas, dan faktor ekonomi nasional maupun global.
Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan kajian yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana MBG memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Strategi Dua Tangan Pemerintah: APBN dan Danantara
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah memiliki berbagai instrumen kebijakan dan pembiayaan. Dua di antaranya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
APBN berperan sebagai instrumen fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai program prioritas nasional.
Sementara itu, Danantara berperan dalam pengelolaan investasi dan aset strategis negara melalui pendekatan investasi yang diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor produktif.
Keduanya dapat dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam mendorong pembangunan nasional.
APBN berperan dalam menyediakan dukungan fiskal dan pelayanan publik, sedangkan Danantara diharapkan mampu memperkuat investasi strategis, hilirisasi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan.
Dalam konteks MBG, pembiayaan program tetap berada dalam kerangka APBN dan pelaksanaan oleh BGN. Adapun keterkaitan dengan Danantara dapat dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi dan investasi strategis yang lebih luas, bukan sebagai pengelola langsung program MBG.
Sinergi kedua instrumen tersebut menjadi penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan, produktif, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Tata Kelola dan Pengawasan Menjadi Kunci
Besarnya skala MBG tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Pelaksanaan program membutuhkan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, pengelolaan anggaran, serta transparansi pengadaan.
Berbagai kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG harus dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap SPPG menjalankan standar pelayanan dan keamanan pangan yang memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga pengawasan menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas program.
Program dengan skala besar seperti MBG tidak hanya membutuhkan anggaran yang memadai, tetapi juga tata kelola yang profesional dan berorientasi pada hasil.
Menuju Indonesia Emas 2045
MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas SDM Indonesia. Di sisi lain, program ini juga memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM.
Dengan dukungan APBN, penguatan investasi strategis, serta tata kelola yang baik, berbagai program pembangunan nasional diharapkan mampu berjalan secara sinergis.
Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, dampak terhadap kesehatan dan pendidikan, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Bagi Indonesia, investasi pada kualitas SDM dan penguatan ekonomi lokal merupakan bagian penting dalam membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis: Erfan Effendi
Pengusaha UMKM Bidang Perikanan dan Pertanian di Riau
Pengurus KTNA Nasional
Wakil Ketua Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Riau
About the Author
