SMARTPEKANBARU.COM – Kinerja APBN Regional Riau hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan hasil yang cukup solid di tengah dinamika ekonomi global.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, dalam laporan resminya mengatakan, kondisi global sepanjang Oktober 2025 masih diwarnai gejolak.
Termasuk shutdown pemerintahan Amerika Serikat serta ketegangan perdagangan antara AS dan China yang mulai mereda setelah pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di KTT APEC Korea Selatan.
“Meski situasi dunia cukup berfluktuasi, ekonomi Indonesia dan Riau tetap menunjukkan ketahanan yang baik,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Heni menjelaskan, ekonomi Riau pada triwulan III 2025 tumbuh 4,59 persen (yoy). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berada pada angka 76,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Namun inflasi menjadi perhatian setelah sempat naik tajam pada Juli–September, meski pada Oktober terjadi deflasi 0,06 persen.
“Inflasi tahunan kita sudah mencapai 4,95 persen di Oktober. Ini harus terus kita waspadai agar tidak berdampak pada meningkatnya kemiskinan,” kata Heni.
Sementara dari sisi kinerja pendapatan negara di Riau mencatat pertumbuhan tinggi mencapai Rp20,58 triliun, atau naik 29,38 persen dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini terutama berasal dari sektor Bea Cukai yang mencatat peningkatan luar biasa hingga 349,31 persen.
“Kenaikan Bea Keluar akibat tingginya ekspor CPO sangat berpengaruh pada penerimaan kita tahun ini,” jelas Heni.
Meski demikian, pendapatan pajak justru menurun 9,4 persen karena meningkatnya restitusi PPN dan penurunan PPh.
Sementara untuk belanja Pemerintah Pusat di Riau tercatat turun 20,13 persen akibat efisiensi dan pagu yang lebih kecil dibanding tahun lalu. Sementara Transfer ke Daerah tetap tumbuh 1,29 persen, terutama didorong peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH).
Adapun APBN Regional Riau mengalami defisit Rp5,4 triliun, lebih rendah dari target defisit yang ditetapkan pemerintah pusat. “Ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan lebih efisien,” kata Heni.
Heni juga memaparkan perkembangan penyaluran pembiayaan masyarakat. Hingga Oktober 2025 diantaranya KUR tersalur Rp8,04 triliun kepada 95.274 debitur. Kemudian UMi tersalur Rp260,88 miliar kepada 39.568 debitur.
Meski terjadi kontraksi penyaluran secara tahunan, kinerja kedua program tetap berada dalam jalur target. Kabupaten Rokan Hilir menjadi wilayah dengan penyaluran UMi terbesar, sementara jumlah debitur terbanyak berada di Kabupaten Kampar.
Heni menegaskan, Riau masih sangat bergantung pada sektor perkebunan. Khususnya sawit dan kehutanan, serta industri pengolahan yang menghasilkan produk setengah jadi seperti CPO dan bubur kertas.
“Struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada komoditas membuat kita rentan. Karena itu kami mendorong hilirisasi dan diversifikasi agar ekonomi Riau lebih kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
sumber ; tribunpekanbaru.com
