SMARTPEKANBARU.COM – Surat kabar harian nasional Prancis “Le Figaro”, mengatakan ada dugaan usaha kudeta dalam negeri di Iran yang disebut bertujuan menggulingkan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Laporan itu menyebutkan bahwa tindakan politik tersebut diduga dipersiapkan oleh sejumlah tokoh penting dari lingkaran pemerintahan sebelumnya, terutama dalam situasi krisis yang semakin parah di negara itu.
Menurut laporan, upaya itu dilakukan untuk mengurangi pengaruh Khamenei dalam mengambil keputusan, agar ia tidak bisa mengelola krisis nasional yang sedang terjadi, terutama menjelang gelombang protes besar yang terjadi di bulan Januari lalu.
Demonstrasi tersebut kemudian berkembang menjadi kerusuhan yang luas, mengguncang stabilitas negara dan menyebabkan ribuan orang yang turut serta dalam aksi tersebut dilaporkan tewas akibat bentrokan dengan petugas keamanan.
Laporan dari surat kabar Prancis menyebutkan bahwa inisiatif ini mulai terbentuk dalam sebuah pertemuan rahasia yang berlangsung pada malam hari tanggal 7 hingga 8 Januari. Waktu itu dipilih karena hanya satu hari sebelum bentrok besar terjadi, yang akhirnya menjadi salah satu peristiwa paling berdarah dalam gelombang kerusuhan terbaru di Iran.
“Sumber-sumber terpercaya melaporkan kalau mantan Presiden Hassan Rouhani memimpin rencana tersebut, bersama dengan tokoh-tokoh terkemuka dari pemerintahan sebelumnya,” kata laporan media itu dilansir Khbrn, Selasa (24/2/2026).
Selain Rouhani, beberapa tokoh penting lainnya juga disebutkan turut serta dalam pertemuan tersebut. Mereka terdiri dari mantan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, sejumlah ulama terkenal dari kota suci Qom, serta tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan Garda Revolusi Iran. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa rencana itu kemungkinan besar melibatkan beberapa pihak penting, seperti dari kalangan politik, agama, dan militer.
Menurut laporan Le Figaro, tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk mengeluarkan Khamenei dari proses pengambilan keputusan strategis negara. Langkah itu ditujukan untuk transfer kekuasaan pemerintahan ke pihak lain yang dianggap lebih mampu mengatasi situasi krisis yang semakin memburuk.
Namun, rencana tersebut akhirnya tidak bisa dijalankan. Kegagalan itu terutama disebabkan karena tidak ada dukungan dari Ali Larijani, yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Larijani, yang baru saja diangkat pada bulan Agustus lalu, dilaporkan menolak untuk mendukung upaya tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan keberhasilan rencana kudeta dalam negeri itu. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Presiden Iran saat ini, Masoud Pezeshkian, tidak terlibat dalam pembahasan rencana tersebut. Para perancang melakukan hal ini dengan sengaja untuk menjaga rahasia dan mencegah kemungkinan informasi bocor sebelum rencana tersebut siap dijalankan.
Setelah rencana itu akhirnya diumumkan, pihak berwenang Iran melakukan beberapa tindakan keamanan. Hassan Rouhani dan Mohammad Javad Zarif dilaporkan dikenai tahanan rumah selama beberapa hari sebagai bagian dari langkah pencegahan.
Selain itu, beberapa orang lain yang tergabung dalam gerakan reformasi dan memiliki hubungan dekat dengan mereka juga pernah ditahan sementara waktu untuk mendukung penyelidikan lebih lanjut.
Larijani Jalankan Pemerintahan
Dalam perkembangan lain yang sangat penting, The New York Times mengungkapkan bahwa Ali Larijani, yang sebelumnya dianggap sebagai orang yang menghambat upaya kudeta internal, kini justru memiliki peran yang semakin besar dalam pemerintahan Iran.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Larijani telah diberi wewenang oleh Khamenei lebih dari sebulan lalu untuk mengambil alih beberapa fungsi pemerintahan yang penting. Sejak saat itu, Larijani yang sekarang berusia 67 tahun secara efektif mengurusi pemerintahan sehari-hari, bahkan dalam beberapa hal mengambil alih peran Presiden Masoud Pezeshkian.
Kekuasaan Larijani dikabarkan meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di tengah kondisi keamanan yang semakin tidak stabil. Ia disebut mengawasi langsung tindakan keras pemerintah dalam menanggapi gelombang aksi protes yang berdarah beberapa waktu lalu.
Selain itu, Larijani juga bertugas untuk mengatasi berbagai bentuk perlawanan yang masih ada di berbagai daerah di Iran. Ia berperan penting dalam mempertahankan stabilitas internal pemerintahan, terutama di tengah tekanan yang meningkat dari dalam negeri.
Selain urusan dalam negeri, Larijani juga dianggap mengatur kerja sama Iran dengan sekutu-sekutu di regional dan internasional, seperti Rusia, Qatar, dan Oman. Peran ini membuatnya menjadi tokoh utama dalam hubungan luar negeri Iran di tengah kondisi geopolitik yang rumit dan rentan.
Selain itu, ia juga bertugas memantau proses negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat, yang merupakan salah satu masalah terpenting dalam hubungan Iran dengan negara-negara Barat. Selain itu, Larijani juga dikabarkan sedang mempersiapkan rencana darurat yang akan digunakan dalam mengelola pemerintahan jika terjadi perang militer terbuka antara Iran dan Amerika Serikat.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa Larijani semakin berada di posisi yang kuat dalam struktur kekuasaan Iran, terutama di tengah perubahan politik dalam negeri dan tekanan dari luar yang terus bertambah.
Sumber: Tribunnews.com
