SMARTPEKANBARU.COM – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Riau, Hardi Candra, memberikan tanggapan secara hati-hati terkait wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Ia menilai kebijakan tersebut memiliki dua sisi yang sama-sama penting untuk dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah sebelum diambil keputusan.
Menurut Hardi, dari sudut pandang penyedia layanan kesehatan, sejumlah rumah sakit yang melayani pasien BPJS kerap mengeluhkan besaran tarif layanan yang dinilai masih rendah. Kondisi ini, lanjutnya, dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS.
“Kalau saya berpandangan secara pribadi memang susah. Kita melihat rumah sakit yang melayani BPJS sering mengeluhkan tarif yang begitu kecil dan persoalan lainnya,” ujarnya.
Namun di sisi lain, Hardi juga memahami keresahan masyarakat sebagai peserta yang wajib membayar iuran setiap bulan. Tidak sedikit warga yang merasa terbebani, terutama mereka yang jarang atau bahkan belum pernah memanfaatkan layanan kesehatan tersebut.
Ia menyebut, sebagian masyarakat mempertanyakan kewajiban membayar iuran secara rutin meskipun belum tentu menggunakan fasilitas kesehatan.
Situasi ini menjadi dilema tersendiri dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, karena di satu sisi dibutuhkan keberlanjutan pembiayaan, sementara di sisi lain masyarakat berharap keadilan dan manfaat yang nyata.
Meski demikian, Hardi menilai apabila kenaikan iuran benar-benar bertujuan untuk kepentingan bersama serta membawa dampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan, maka penyesuaian dalam batas wajar masih bisa dipertimbangkan.
“Kalau memang ini untuk kepentingan bersama dan membawa kebaikan yang luar biasa, saya rasa tidak jadi persoalan ketika dinaikkan sedikit,” jelasnya.
Politisi PDIP itu menekankan bahwa hal terpenting dalam kebijakan tersebut adalah transparansi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan dana iuran yang telah dibayarkan masyarakat.
Ia berharap pemerintah lebih terbuka terkait penggunaan anggaran dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta BPJS, baik yang mandiri maupun yang iurannya ditanggung pemerintah.
Hardi juga menyoroti sejumlah dampak positif keberadaan BPJS selama ini. Menurutnya, sejak program tersebut berjalan, masyarakat tidak lagi merasa takut atau ragu untuk berobat ke rumah sakit karena alasan biaya.
“Dulu banyak masyarakat yang enggan berobat karena biaya, sekarang sakit sedikit sudah berani ke dokter. Jadi memang ada plus dan minusnya. Tinggal bagaimana pengelolaannya lebih transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia pun berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah nantinya tetap mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan sistem jaminan kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga program BPJS tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi peserta.
Sumber: TribunPekanbaru.com
About the Author
