SMARTPEKANBARU.COM – Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solikhin, memberikan perhatian serius terhadap persoalan relokasi warga yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Ia menilai bahwa permasalahan tersebut bukanlah hal yang sederhana, melainkan kompleks dan penuh tantangan yang memerlukan penanganan hati-hati. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan lama yang belum terselesaikan secara menyeluruh, sehingga berdampak pada situasi yang semakin rumit di lapangan.
Makmun menjelaskan bahwa persoalan di kawasan TNTN tidak semata-mata berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial masyarakat yang harus diperhatikan secara seimbang.
Ia menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak boleh bersifat parsial atau sepihak, melainkan harus mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat agar solusi yang diambil benar-benar berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik baru.
“Pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya satu sisi, melainkan harus menyentuh aspek sosial secara menyeluruh,” ujar Makmun Solikhin. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan secara tiba-tiba berpotensi menimbulkan dampak besar bagi masyarakat terdampak.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah ketidakjelasan terkait lokasi tujuan relokasi, yang hingga kini masih menjadi tanda tanya bagi warga. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena masyarakat belum mendapatkan kepastian mengenai tempat tinggal baru serta jaminan kehidupan yang layak setelah dipindahkan.
Selain itu, Makmun juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, seperti akses pendidikan dan fasilitas dasar lainnya bagi masyarakat yang akan direlokasi. Ia menegaskan bahwa seluruh aspek tersebut harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang agar tidak memunculkan persoalan baru di masa mendatang.
Tanpa perencanaan yang komprehensif, relokasi justru berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. “Ini bukan hanya soal memindahkan masyarakat, tapi bagaimana memastikan kehidupan mereka tetap berjalan, termasuk pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.
Makmun juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan di TNTN tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat sangat krusial, terutama dalam hal perizinan serta kebijakan yang berkaitan dengan status kawasan TNTN yang berada di bawah kewenangan pusat.
Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci dalam mencari solusi yang tepat dan menyeluruh. Ia menilai bahwa kompleksitas permasalahan ini membuat proses penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara instan atau tergesa-gesa.
Oleh karena itu, Makmun mengingatkan agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, khususnya terkait pelaksanaan relokasi. Langkah yang diambil harus melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat yang terdampak untuk tetap bersabar dalam menghadapi situasi yang sedang berlangsung. Sementara itu, pemerintah dan aparat terkait diminta untuk tidak mengambil langkah yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga secara menyeluruh.
Kebijakan yang tergesa-gesa dikhawatirkan justru akan menimbulkan ketimpangan baru di tengah masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama. Jangan sampai ada masyarakat yang justru merasa tertinggal secara ekonomi akibat kebijakan ini,” ujarnya.
Makmun Solikhin menegaskan bahwa relokasi di kawasan TNTN harus dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis, terencana, dan berbasis pada kepentingan jangka panjang masyarakat.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terdampak.
Sumber: TribunPekanbaru.com
