(Prabowo bukan Jokowi)
Oleh :
Belakangan ini kantor direksi BUMN nuansanya agak lain.
Coba lihat, PT Aneka Tambang Tbk – ANTM, Dirutnya sekarang Achmad Maulana. Beliau jebolan Akmil ’93, ex-Pangdam III/Siliwangi. Terus PT Bukit Asam Tbk – PTBA, Dirutnya Arsal Ismail juga purnawirawan bintang 2. PT Timah Tbk – TINS, Dirutnya Riza Pahlevi Tabrani, dulunya perwira tinggi AL. Tiga BUMN tambang, tiga-tiganya dipimpin bekas orang “lapangan”.
Pak AHY yang sekarang Menteri Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan juga jebolan Akmil. Koperasi Merah Putih programnya presiden, nahkodanya juga orang TNI. Rasanya semua lini penting lagi dipegang orang berseragam, walaupun sekarang udah ganti kemeja.
Swasta? Sama aja. Indofood, Salim Group, Gudang Garam, Lippo… banyak yang naruh pensiunan jenderal/polisi di kursi komisaris. Bukan karena mereka jago bikin mie instan. Tapi karena “punya power dan bisa membuat aman”.
Saat ini, lagi zamannya butuh orang yang menguasai lapangan ketimbang “arsitek”. Ngurus tambang ANTM, PTBA, TINS itu nggak cuma soal gali emas atau batubara. Itu soal berantem sama warga, ngamanin konsesi dari mafia, berunding sama bupati, ngurus logistik di pedalaman. Orang sipil lulusan Teknik Geologi ITB mungkin jago hitung cadangan. Tapi begitu ada demo warga blokir jalan, dia gelagapan.
Jenderal pensiun beda. Dia udah 30 tahun muter Indonesia. Telepon 1x, Kodim setempat langsung gerak. Buat presiden yang targetnya hilirisasi jalan sekarang juga, pimpinan model begini dianggap “siap perintah + beres”. Satu komando, nggak banyak debat.
Kedua, ini soal kepercayaan. Pak Prabowo itu anak militer. Timnya juga banyak dari situ. Wajar kalau milih orang yang udah kenal karakternya, udah tau “ini orang kalau disuruh A, nggak bakal belok ke Z”. Di dunia bisnis namanya “trusted circle”. Kita aja milih mandor renovasi rumah pasti pilih yang udah pernah kerja, kan?
Ketiga, pensiunan TNI itu SDM yang sayang jika tak dimanfaatkan. Umur 58 pensiun, jaringan ke seluruh Indonesia masih kuat. Wibawa masih ada. Otak manajerialnya masih encer. Daripada jadi “penasehat” yang nggak jelas, mending ditaruh di BUMN. Negara hemat melatih SDM baru.
Fenomena seperti ini tidak cuma di Indonesia. Amerika juga begitu. Jenderal pensiun jadi Menteri Pertahanan, jadi Dubes. China, Thailand, Turki… banyak. Negara yang lagi fase “bangun pondasi + beresin konflik” memang butuh orang berseragam.
Sejarah kita juga begitu. Zaman Orba TNI di mana-mana. Zaman SBY banyak jenderal jadi menteri. Zaman Jokowi malah kebalik: teknokrat, anak ITB, anak UGM yang naik. Sekarang pendulumnya ayun lagi.
Dengan model sekarang, bagusnya mungkin BUMN jadi disiplin. Rapat nggak molor. Target dikejar. Konflik lahan lebih gampang diurai. Citra korupsi juga lebih “aman” di mata publik.
Kurangnya: Kalau semua direksi isinya jenderal, anak lulusan kampus jurusan Sosiologi, Teknik Lingkungan, Akuntansi jadi mikir: “Gue ada tempat nggak ya 10 tahun lagi?” Inovasi, riset, R&D kadang kurang dapat panggung. Karena gaya komando beda sama gaya lab.
Analoginya gampang: Mau bangun rumah. Tahap gali pondasi + berantem sama tetangga soal batas tanah, kita butuh mandor galak. Tapi setelah pondasi jadi, yang kita butuh arsitek + tukang yang detail. Kalau terus-terusan mandor yang mimpin, rumahnya jadi kotak semua. Kuat sih, tapi nggak indah.
Jadi ini bukan soal “benar atau salah”. Ini soal fase. Sekarang kita lagi fase galian pondasi. Wajar TNI yang maju. 5-10 tahun lagi kalau pondasi udah kuat, giliran profesional sipil yang disuruh bikin rumahnya jadi istana.
Anda bagaimana? Lebih tenang liat BUMN dipimpin jenderal, atau lebih khawatir pintu karir anak-anak sipil jadi sempit?
Tak perlu khawatir, nanti ada waktunya. Ada orang ada masanya, ada masa ada orangnya. ***
About the Author
