SMARTPEKANBARU.COM – Sejumlah pesantren di Kota Pekanbaru ternyata harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan.
Besarannya pun beragam untuk pembayaran pajak daerah ini setiap tahunnya.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru pun angkat bicara soal adanya pesantren yang membayar PBB.
Mereka menegaskan bahwa sekolah yang profit oriented menjadi wajib PBB.
Plt Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut menyampaikan sekolah dan pesantren yang profit oriented termasuk objek PBB.
Ia menyebut bahwa ada stimulus dari Wali Kota Pekanbaru melalui pengurangan PBB untuk urusan pendidikan sebesar 65 persen dari PBB terhutang.
Pengelola pesantren maupun sekolah yang profit oriented cuma membayar 35 persen dari besaran PBB tersebut.
Mereka mendapat stimulus untuk pembayaran PBB dari pemerintah kota sebagai lembaga pendidikan.
“Tapi ada stimulus sebesar 65 persen yang diberikan wali kota ke sekolah itu,” paparnya kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, pengelola pesantren maupun sekolah swasta bisa mengajukan agar mendapat stimulus.
Ia memastikan bahwa pemerintah kota bakal memberi stimulus itu sebagai dukungan kelangsungan pendidikan.
Dirinya menyebut bahwa pemberian stimulus ini bisa diberikan berbasiskan verifikasi.
Ia menyebut nantinya juga ada permohonan dari wajib pajak daerah.
Ingot menyebut bahwa sekolah swasta sekalipun yang nirlaba atau bukan profit oriented pun tidak membayar PBB.
Ia menegaskan bahwa yang membayar PBB hanya lembaga pendidikan profit oriented.
“Jadi yang membayar PBB hanya pesantren dan sekolah swasta yang profit oriented saja, kalau sekolah negeri tidak,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, para pemilik pondok pesantren mengeluh adanya penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan pemerintah terhadap yayasan pendidikan mereka.
Ketua Forum Pondok Pesantren Riau KH Muhammad Mursyid mengakui, persoalan ini menjadi bahan diskusi di forum pemilik pesantren di Riau.
“Ini menjadi bahan diskusi, dan memang keinginan ada regulasi yang harus dilewati untuk mengubah ini semuanya. Untuk itu kita mendesak pemerintah kalau bisa dibebaskan pajak bumi dan bangunan di lembaga pendidikan pesantren,” ujar Muhammad Mursyid.
Muhammad Mursyid juga mengakui, sudah menyampaikan persoalan ini ke beberapa kementerian namun mereka juga akan mengkaji persoalan ini.
“Harapan kami ada kado istimewa ada kabar gembira. Regulasinya dibuat sedemikian, untuk meringankan beban para santri dan pemilik pondok pesantren,” ujar Mursyid.
Diakui Mursyid, memang beberapa kemudahan dari pemerintah sudah mulai digulirkan, seperti pengurusan tanah wakaf untuk pondok pesantren, sudah dibebaskan biaya.
“Sebetulnya persoalan ini, ada di pemerintah daerah, saya belum begitu mendalami bagaimana regulasinya, karena bagaimanapun pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus bersinergi untuk kepentingan pondok pesantren kedepannya,” jelasnya.
Selain persoalan itu, yang lain cukup mendesak itu, bagaimana agar pesantren mendapatkan formasi yang sama dengan sekolah umum, berupa BOS dan lainnya karena ada madrasyah juga di pondok pesantren tersebut.
“Selanjutnya infrastruktur juga, sebelumnya sudah ada kerjasama dengan DPR RI mendapatkan asrama, dan sanitasi dan lain sebagainya namun belum menjangkau semuanya, di Riau ada 558 pondok pesantren yang terdaftar secara resmi,” ujar Muhammad Mursyid.
Sumber : TribunPekanbaru.com
