SMARTPEKANBARU.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington DC, AS, pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Setelah itu, Prabowo akan melanjutkan partisipation di AS dengan melakukan penandatanganan kesepakatan perdagangan Reciprocal Trade Agreement (ART) bersama Trump.
“Menghadiri undangan mengenai meeting BoP, kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insya Allah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). “Iya, setelah BoP, baru kemudian ada rencana tanda tangan kerja sama tarif,”sambungnya.
Keputusan Prabowo untuk turut serta dalam pertemuan ini memicu diskusi hangat di tanah air, dan tindakan serta ucapannya di Washington dinilai dapat memiliki dampak signifikan terhadap politik dalam negeri. Beberapa minggu sebelum acara BoP berlangsung, Prabowo mengundang sejumlah mantan menteri serta wakil menteri luar negeri, juga diplomat senior ke Istana Merdeka Jakarta.
Istana mengungkapkan bahwa mereka diundang untuk membahas arah kebijakan global Indonesia, tetapi ABC telah meng konfirmasi bahwa salah satu isu utama yang membuat Presiden Prabowo merasa perlu melakukannya adalah berkaitan dengan partisipasi Indonesia dalam Board of Peace. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal adalah salah satu yang memberikan pendapat kritis tentang keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BoP, yang juga diundang oleh Presiden Prabowo pada hari itu.
Dalam analisis kebijakan yang dia unggah di media sosialnya, Dino mengungkapkan bahwa konsep BoP berbeda dari mandat PBB, kepemimpinan Donald Trump yang tidak memiliki batas waktu, hingga keterlibatan PM Israel Benjamin Netanyahu dalam BoP, sementara Palestina tidak diberikan tempat yang layak.
“Karena Indonesia sudah keburu masuk dalam Board of Peace, saya ada beberapa saran untuk Pemerintah Indonesia. Kalau BoP ternyata melenceng atau mengecilkan peran PBB, atau benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip Indonesia, atau dengan hukum internasional, sebaiknya kita keluar,” kata Dino. “Tegaskan pula dari awal bahwa Indonesia tidak akan mungkin membayar iuran US$1 miliar untuk menjadi anggota permanen Board of Peace,” tambah Dino.
Ia juga menegaskan jumlah tersebut 500 kali lipat lebih besar dibandingkan kontribusi Indonesia untuk ASEAN, atau setara dengan 50 tahun kontribusi Indonesia untuk PBB. Kritik lain menyatakan bahwa keputusan itu diambil secara terburu-buru dan tanpa melibatkan masyarakat maupun DPR Indonesia. Namun, the main point dari argumen Prabowo adalah bahwa dengan Donald Trump yang menantang organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan membentuk dewan baru ini, adalah lebih baik bagi Indonesia untuk berada di dalam tempat di mana keputusan tersebut diambil.
Sumber: Kompas.com
About the Author
