SMARTPEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Satgas Percepatan Program MBG Riau, Syahrial Abdi, yang juga Sekdaprov Riau, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama selama ini adalah lemahnya koordinasi antara Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), Badan Gizi Nasional, dan pemerintah daerah.
“Kelemahan dan kekurangan dalam koordinasi antara SPPG, pihak Badan Gizi, dan pemerintah daerah sudah kami bahas kemarin. Kami bentuk satgas dan langsung koordinasikan dengan kabupaten/kota. Untuk masing-masing daerah nanti Sekda yang menjadi ketua satgasnya,” ujar Syahrial, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, mekanisme baru ini diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan program, terutama di daerah yang selama ini belum maksimal, seperti di Kabupaten Indragiri Hilir.
“Badan Gizi sudah membentuk kantor di daerah. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah koordinasi,” katanya.
Satgas MBG juga akan melibatkan dinas pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota. Syahrial menekankan, langkah ini penting mengingat realisasi program di lapangan masih rendah.
“Sekda kabupaten/kota kami kumpulkan untuk membantu percepatan, karena selama ini koordinasi antara BGN dengan Pemda tidak jalan. Bahkan banyak yang tidak tahu kalau BGN sudah punya kantor di daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan satgas diharapkan bisa menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan penyedia pangan.
“Semua informasi bisa di-update, dan jika ada masalah, bisa segera dicarikan solusinya,” kata Syahrial.
Namun, Syahrial mengakui pihaknya belum menerima data lengkap terkait jumlah SPPG di Riau, jumlah siswa penerima MBG, dan persentase pelaksanaan program.
“Semua data itu ada di BGN dan belum disampaikan ke satgas,” ujarnya.
Sumber : Tribun Pekanbaru
About the Author
