SMARTPEKANBARU.COM – Sejumlah Rektor mendatangi gedung DPRD Riau memberikan masukan dari sisi akademi terkait kondisi keuangan APBD Riau saat ini Kamis (27/11/2025). Kedatangan rombongan rektor ini disambut ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri dan anggota lainnya.
Terlihat hadir Rektor Universitas Lancang Kuning, Perwakilan dari Rektor Unri, perwakilan Rektor UIN, perwakilan Rektor Umri dan perwakilan akademisi lainnya.
Rektor Unilak Prof Dr Junaidi mengatakan, kehadiran mereka untuk memberikan masukan terkait Rancangan APBD Riau tahun 2026 dan masukan lainnya.
“Misalnya tadi bagaimana peningkatan pemasukan PAD dari sektor pajak dan retribusi, misalnya kita usulkan penyederhanaan proses, jadi memberikan kemudahan untuk orang bayar pajak,”ujar Junaidi.
Kemudian Junaidi dan akademisi lainnya juga setuju dilakukan penghematan dengan pemotongan TPP dari ASN, karena memang pendapatan akan menurun untuk tahun depan sehingga pengeluaran juga dikurangi.
“Terutama dengan situasi hari ini, kita berharap pemerintahan berjalan dengan koridor yang ada,”ujar Junaidi.
Sehingga lanjut Junadi, meskipun terjadi situasi yang tidak kondusif hari ini, tidak mengganggu aktivitas pemerintahan, terutama layanan kepada publik.
“Artinya stabilitas politik pemerintahan harus kita jaga bersama. Kepada masyarakat, kita harus juga memahami persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini,”tegas Junaidi.
Terpenting lagi lanjut Junaidi, masyarakat juga dipersilahkan memberikan masukan, untuk pembenahan-pembenahan di daerah Provinsi Riau.
Pengelolaan Data Kurang
Sementara itu, Ketua Komisi III mengatakan sengaja diundang para rektor di Riau ini untuk membahas dan menerima masukan bidang akademisinya ekonomi, melihat kondisi ekonomi daerah yang kurang bagus.
“Ternyata PAD kita nggak maksimal, APBD kita menurun, dan lain sebagainya.
Dari sekian banyak pemikiran-pemikiran itu, salah satu diantaranya adalah memang pengelolaan data kita kurang di Riau,”ujarnya.
Jadi lanjut Edi Basri, setiap kebijakan – kebijakan pemerintah itu tidak didasarkan dengan data yang maksimal. Sehingga ada hal-hal yang tidak perfect dalam membuat sebuah kebijakan dalam membuat kebijakan.
“Selanjutnya juga tata kelola, ini yang menjadi sumber semua masalahnya, kenapa tata kelola kita tidak baik dalam APBD, makanya diperlukan cepat efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola itu sendiri,”tegasnya.
Berikutnya juga juga sumber daya manusia yang sempit, terutama di bidang perpajakan, tata kelola bidang pendapatan sangat lemah sekali, sehingga tidak bekerja secara maksimal.
Dalam hal supaya tata kelola itu, perencanaan-perencanaan kebijakan itu didasarkan oleh kajian-kajian yang ilmiah dan juga data-data empirik supaya ke depan tidak berulang kesalahan yang sama.
“Maka ada namanya, audit spending namanya, diaudit kebijakan kita selama ini, ini kita buat research 2020, buat namanya rencana pembangunan jangka panjang, tapi kita tidak pernah melakukan audit itu,”ujarnya.
“Kalau tidak di audit spending kita, tata kelola kita sebelumnya, dari mana merencanakan, membelanjakan, maka berpotensi nantinya ke depan akan terjadi lagi yang disebut dengan kekurangan anggaran atau tunda-tunda bayar terhadap proyek kita,”tegas Edi Basri.(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
sumber ; tribunpekanbaru.com
