SMARTPEKANBARU.COM- Ketua KONI Riau, Iskandar Hoesin angkat bicara terkait bonus PON 2024 yang hingga kini belum cair dan menjadi polemik karena besaran bonus yang akan direalisasikan jauh dari yang dijanjikan.
“Pak Gubernur, kami minta pembayaran bonus bertahap kalau tidak bisa sekaligus,” kata Iskandar pada Tribunpekanbaru.com, Senin (14/7/2025).
Akhir-akhir ini permasalahan bonus PON 2024 di Riau kembali mencuat.
Ini dikarenakan aksi Gubri Abdul Wahid memberi bonus Rp 20 juta bagi Dikha, anak pacu jalur yang viral.
Aksi Gubri Wahid ini ternyata menjadi perhatian para atlet dan pelatih Riau karena hingga kini bonus mereka belum diselesaikan.
Iskandar Hoesin masih ingat betul pertemuan mereka dengan Gubri Abdul Wahid pada 17 Juni lalu di rumah dinas.
Pertemuan itu dihadiri para pengurus KONI Riau, atlet dan pelatih yang berprestasi di PON 2024.
Saat itu, baik itu dari pihak KONI Riau maupun atlet serta pelatih yang hadir memberikan pendapat soal bonus ini.
“Intinya kami dari KONI Riau, para atlet dan pelatih minta bonus sesuai dengan Pergub yang berlaku. Dibayar bertahap pun bisa,” kata Iskandar Hoesin pada Tribunpekanbaru.com, Senin (14/7/2025) mengingat pertemuan tersebut.
Yang dimaksud dengan pembayaran bertahap yakni sebagain dibayar di APBD 2025, sebagian lagi dibayar di APBD Perubahan 2025.
Bisa juga dibayar lagi di APBD 2026.
“Jadi kami tidak memaksa harus 100 persen saat ini. Bisa bertahap,” katanya.
Bila memang keuangan Pemprov Riau saat ini mengalami defisit, maka solusi pembayaran bertahap bisa dilakukan.
Sehingga pembayaran bonus PON 2024 sesuai dengan Pergub yang ada.
“Sekarang kesanggupan keuangan 45 persen. Sisanya bisa bertahap. Asal total besarannya sesuai Pergub,” ucapnya.
Namun dalam pertemuan tersebut, Gubri Wahid tidak mengindahkan solusi dari pihak KONI, atlet dan pelatih.
Sang gubernur tetap kekeh pembayaran bonus sesuai anggaran yang ada, yang telah mengalami efisiensi dari awalnya Rp 40 Miliar menjadi Rp 25 Miliar untuk semua event olahraga, baik itu Paralympic 2024, Peparnas 2024, PON 2024 dan Pra Popnas 2024.
Ia mengatakan para atlet dan pelatih sudah menggantungkan hidup di jalur ini.
Saban hari latihan, pagi dan sore demi berprestasi sehingga bisa meraih bonus.
Bonus sudah dinantikan untuk bisa memperbaiki ekonomi keluarga.
“Para atlet kita ini juga orang miskin. Bonus ini bisa memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga mereka,” ucapnya.
Iskandar Hoesin begitu kesal dengan pertemuan tersebut.
Sudahlah pengajuan audiensi sejak pertengahan April dan baru mau bertemu 2 bulan kemudian.
Hasil pertemuan pun tidak menghasilkan solusi.
“Pengajuan tambahan anggaran KONI juga ngak disetujui. Anggaran kita terdampak efisiensi hampir 60 persen. Dari Rp 25 Miliar menjadi Rp 10 Miliar lebih. Anggaran untuk memberangkatkan atlet ke Kejurnas pun ngak ada,” keluhnya.
“Kami menghadap (ke Gubernur) tidak seperti menghadap ke orangtua. Atlet – atlet itu juga punya mimpi. Orangtua harusnya mendukung, mensupport. Memberi solusi,” tambahnya dengan nada kesal.
Ada sempat saya rekam. Saya sempat diminta hapus,” kenang Marcos terkait pertemuan itu.
“Kecewa kami,” tambah Marcos emngulang soal hasil pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, para pelatih juga mengusulkan bila memang keuangan daerah sednag defisit, pembayaran bonus PON bisa dilakukan secara bertahap.
Bisa di APBD murni 2025, kemudian ditambah lagi di APBD Perubahan 2025 atau di APBP murni 2026.
“Kita juga usul seperti itu. Pembayaran bertahap. Tapi, ya gimanalah. Susah,” kata pelatih tinju Riau, Darman Hutauruk pada Tribunpekanbaru.com.
Kisruh bonus atlet dan pelatih berprestasi ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran bonus.
Saat ketok palu APBD murni 2025, Pemprov Riau menganggarkan bonus sebesar Rp 40 miliar.
Ini sesuai dengan janji gubernur Riau sebelumnya baik itu SF Hariyanto maupun Rahman Hadi.
Namun pada awal tahun 2025, anggaran bonus dirasionalisasi menjadi Rp 25 miliar.
Anggaran bonus ini untuk event PON 2024, Peparnas 2024, Pra Popnas 2024 dan Paralympic 2024.
Nah, bila anggaran Rp 25 Miliar didistribusikan untuk 4 event tersebut, maka atlet dan pelatih menerima dengan jumlah yang jauh dibawah Pergub juga mengalami penurunan hampir 50 persen dibanding bonus pada event yang sama sebelumnya, yakni PON 2021 dan juga Peparnas 2021.
Sumber : Tribunpekanbaru.
