SMARTPEKANBARU.COM- Berbagai program kesehatan di Kota Pekanbaru, harus dipastikan berjalan.
Karenanya, Komisi III DPRD Pekanbaru berencana memanggil Diskes Pekanbaru dalam waktu dekat. Pemanggilan ini dilakukan menyusul sudah dilantiknya Kepala Diskes yang baru Hazli Fedriyanto, serta bertujuan umembahas berbagai persoalan penting, terkait anggaran kesehatan hingga akhir tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin mengatakan, sebenarnya pada pekan lalu Diskes sudah memanggil Diskes untuk rapat kerja. Namun, karena Kepala Diskes yang baru tak bisa hadir, maka dijadwal ulang.
“Banyak hal yang mau kita bahas, dan ini untuk memastikan keberlanjutan program-program strategis kesehatan, seperti Universal Health Coverage (UHC), penanganan stunting, serta pengendalian kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru,” kata Tekad kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (3/9/2025).
Lebih dari itu, lanjut Politisi PDI-P ini, pihaknya ingin mengetahui secara rinci seperti apa serapan anggaran Diskes hingga September ini, termasuk bagaimana proyeksi hingga akhir tahun.
Apalagi sekarang ada kepala dinas yang baru, yang notabenenya bukan dari kalangan dokter. Tentunya perlu koordinasi ulang untuk sinkronisasi program.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti pentingnya keberlangsungan program UHC, yang selama ini menjadi andalan Pemko dalam menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat namun, karena Kepala Diskes yang baru tak bisa hadir, maka dijadwal ulang.
“Banyak hal yang mau kita bahas, dan ini untuk memastikan keberlanjutan program-program strategis kesehatan, seperti Universal Health Coverage (UHC), penanganan stunting, serta pengendalian kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru,” kata Tekad kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (3/9/2025).
Lebih dari itu, lanjut Politisi PDI-P ini, pihaknya ingin mengetahui secara rinci seperti apa serapan anggaran Diskes hingga September ini, termasuk bagaimana proyeksi hingga akhir tahun.
Apalagi sekarang ada kepala dinas yang baru, yang notabenenya bukan dari kalangan dokter. Tentunya perlu koordinasi ulang untuk sinkronisasi program.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti pentingnya keberlangsungan program UHC, yang selama ini menjadi andalan Pemko dalam menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
About the Author
