SMARTPEKANBARU.COM – Anggota DPRD Provinsi Riau, Androy Ade Rianda, menyoroti temuan makanan bantuan gizi (MBG) yang basi dan mengandung belatung di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Ia meminta pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan untuk memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia MBG.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan kualitas dan kelayakan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Ia menilai pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan harus melibatkan pemerintah kabupaten, camat, lurah, dan unsur provinsi.
“Pemerintah kabupaten/kota, camat, dan lurah ikut andil dalam segi pemantauan terhadap dapur MBG. Kita juga berharap pihak provinsi dan kabupaten serius memantau program gizinya,” ujar Androy, Jumat (3/10/2025).
Ia menjelaskan, pengawasan ini sejalan dengan tujuan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dari Kementerian Pertahanan RI.
Program ini dibentuk untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat dilakukan dengan standar yang baik dan komposisi makanan yang tepat.
“SPPI ini dibentuk untuk memastikan bagaimana komposisi MBG itu. Jadi kalau ada informasi seperti ini, saya akan konfirmasi ke Pemkab Bengkalis untuk mendapatkan data lengkapnya,” ujarnya.
Androy mengaku menerima laporan terkait kasus keracunan akibat konsumsi MBG di beberapa daerah.
Ia menegaskan pentingnya adanya tindakan cepat dan transparan ketika kasus seperti ini terjadi, termasuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi dapur penyedia.
“Karena ada beberapa MBG yang menyebabkan keracunan dan ditutup. Kalau ada MBG yang basi atau mengandung belatung, itu harus ada kroscek lapangan,”jelasnya.
Ia menambahkan, dalam beberapa kasus sebelumnya, dapur MBG yang terindikasi menyebabkan keracunan langsung ditutup sementara untuk proses evaluasi.
“Biasanya kalau ada yang keracunan, dapur MBG-nya ditutup. Jadi ini harus benar-benar diawasi,”ujarnya.
Sumber : TribunPekanbaru.com
