SMARTPEKANBARU.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Riau hingga 31 Januari 2026 menunjukkan tekanan pada sisi penerimaan, meskipun belanja pemerintah meningkat cukup tajam. Penurunan pendapatan terutama dipicu melemahnya penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menyampaikan bahwa hingga akhir Januari 2026 realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.067,07 miliar atau mengalami kontraksi 11,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Sampai dengan 31 Januari 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.067,07 miliar atau terkontraksi sebesar 11,70 persen (y-o-y). Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi cukup dalam yaitu 35,43 persen (y-o-y),” ujar Heni Kartikawati, Rabu (25/2/2026).
Di sisi lain, penerimaan perpajakan justru mencatatkan peningkatan pada awal tahun. Total pendapatan pajak mencapai Rp1.373,78 miliar atau tumbuh 15,42 persen secara tahunan.
“Pendapatan pajak pada awal tahun ini menunjukkan tren positif dengan tumbuh 15,42 persen (y-o-y) atau sebesar Rp1.373,78 miliar. Hal ini ditopang dari sektor PPh dan PPN yang masing-masing tumbuh 20,05 persen dan 24,31 persen (y-o-y),” jelasnya.
Namun, beberapa jenis pajak lainnya mengalami penurunan cukup tajam.
“Perlu menjadi perhatian bahwa penerimaan PBB dan Pajak lainnya justru terkontraksi sebesar 129,27 persen serta 832,47 persen,” tegasnya.
Penurunan terbesar terjadi pada sektor kepabeanan dan cukai yang terdampak melemahnya ekspor komoditas tertentu, terutama produk turunan kelapa sawit.
“Penerimaan Bea Cukai mengalami kontraksi sebesar 35,43 persen (y-o-y) atau senilai Rp595,41 miliar, menyusul turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85,89 persen dan 36,14 persen. Hal ini dipengaruhi karena turunnya tonase ekspor dan penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan Januari tahun sebelumnya,” terang Heni.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp98,76 miliar atau meningkat 21,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ini didorong oleh naiknya PNBP Lainnya sebesar 31,07 persen atau senilai Rp82,11 miliar,” ujarnya.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir Januari 2026, total belanja negara mencapai Rp2.838,51 miliar atau tumbuh 40,50 persen secara tahunan.
“Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 39,11 persen atau senilai Rp354,70 miliar seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing tumbuh 27,56 persen dan 105,69 persen (y-o-y),” kata Heni.
Dengan kondisi pendapatan yang menurun dan belanja yang meningkat, APBN Regional Riau mencatat defisit sebesar Rp771,44 miliar pada awal tahun ini.
“Sampai dengan akhir Januari 2026, realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp771,44 miliar. Defisit ini lebih tinggi dari tahun lalu pada periode yang sama yang masih surplus Rp321,66 miliar,” ungkapnya.
Meski demikian, sektor perdagangan luar negeri masih menunjukkan kinerja yang kuat. Pada Desember 2025, neraca perdagangan Riau mencatatkan surplus USD2.019,67 juta.
“Nilai ekspor Desember 2025 sebesar USD2.158,82 juta atau naik 32,54 persen (m-to-m), sedangkan impor sebesar USD139,15 juta atau naik 36,50 persen (m-to-m). Secara kumulatif sampai Desember 2025, neraca perdagangan Riau surplus USD19.729,20 juta,” jelas Heni.
Ia juga menyebut bahwa fluktuasi harga komoditas sawit turut memengaruhi kondisi ekonomi, termasuk harga di tingkat petani.
“NTP kembali naik menjadi 188,87 pada Januari 2025 setelah bulan sebelumnya mengalami penurunan,” tutupnya.
Secara keseluruhan, tekanan pada penerimaan negara dan peningkatan belanja membuat kondisi fiskal awal tahun mengalami defisit, sehingga pengelolaan anggaran yang cermat menjadi penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara di wilayah Riau.
Sumber: Media Center Riau
