SMARTPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Balai Pauh Janggi sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Forum ini secara khusus mengangkat tema harmonisasi kebijakan layanan publik yang kini mulai beralih sepenuhnya ke arah sistem berbasis digital. Langkah transformasi ini diambil untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, adaptif, serta responsif terhadap dinamika teknologi yang berkembang pesat. Dengan melibatkan pelanggan dalam penyusunan standar layanan, BBPOM berupaya memastikan bahwa setiap inovasi yang diluncurkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM.
Perubahan pola kerja ini juga mencakup adopsi sistem yang mendukung efisiensi serta keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) melalui penerapan kebijakan work from home (WFH). BBPOM Pekanbaru mulai meninggalkan metode konvensional yang sebelumnya sangat bergantung pada dokumen fisik dan pertemuan tatap muka di kantor. Melalui digitalisasi, instansi ini membuktikan bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal dan profesional meski dilakukan secara jarak jauh oleh para petugasnya. Momentum perubahan ini dimanfaatkan untuk mendorong transparansi dan kecepatan dalam setiap proses administrasi yang dikelola oleh lembaga tersebut. “Kami justru memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat digitalisasi, sehingga proses perizinan, pengawasan dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara daring dengan lebih cepat dan transparan,” ujar Kepala BBPOM Pekanbaru, Alex Sander, Kamis (30/4/2026).
Meskipun digitalisasi semakin diperkuat, BBPOM Pekanbaru tetap menyediakan waktu khusus untuk layanan tatap muka setiap hari Senin hingga Kamis mulai pukul delapan pagi hingga empat sore. Namun, untuk hari Jumat, seluruh layanan dialihkan secara penuh ke sistem daring atau melalui janji temu untuk keperluan sertifikasi dan pengujian pihak ketiga. Inovasi ini memberikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha agar dapat mengurus berbagai keperluan administratif tanpa harus terikat oleh kehadiran fisik di kantor pusat. Penggunaan aplikasi kolaborasi di internal organisasi juga dioptimalkan untuk menjaga agar koordinasi antarpegawai tidak terhambat selama menjalankan tugas dari rumah. “Melalui platform digital, pelaku usaha kini dapat mengakses berbagai layanan seperti registrasi produk, konsultasi, hingga pelaporan secara online tanpa harus datang ke kantor,” jelas Alex.
Selain infrastruktur sistem, penguatan literasi digital bagi seluruh pegawai dan elemen masyarakat juga menjadi poin krusial yang terus digalakkan oleh BBPOM. Edukasi intensif dilakukan melalui berbagai platform, mulai dari media sosial hingga webinar interaktif, agar masyarakat tidak mengalami kendala saat mengakses layanan daring. Transformasi ini terbukti mampu memangkas biaya operasional dan efisiensi waktu, baik bagi pihak penyelenggara layanan maupun bagi masyarakat pengguna jasa. Dengan pemahaman teknologi yang merata, diharapkan seluruh ekosistem pengawasan obat dan makanan di Riau menjadi lebih modern dan akuntabel. “BBPOM di Pekanbaru juga terus memperkuat literasi digital bagi pegawai dan masyarakat guna memastikan pemanfaatan teknologi berjalan optimal,” tambah Alex dalam penjelasannya.
Kebijakan mengenai penyesuaian pola kerja ini turut mendapat tanggapan positif dari jajaran Pemerintah Provinsi Riau yang melihat adanya pergeseran gaya kerja yang lebih produktif. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menilai bahwa pergeseran dari layanan tatap muka menuju layanan berbasis digital pada hari-hari tertentu merupakan langkah yang berani dan visioner. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan yang kuat dan komitmen moral dari setiap aparatur negara dalam menjaga standar pelayanan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pengabdian tidak selalu diukur dari kehadiran fisik di kantor, melainkan dari hasil kerja yang nyata dirasakan manfaatnya oleh publik. “Kami memahami bahwa BBPOM Pekanbaru saat ini sedang melakukan penyesuaian tersebut, termasuk penerapan work from home pada hari Jumat,” tutur Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zulkifli.
Sebagai penutup, Zulkifli menegaskan bahwa pola kerja baru yang diterapkan di BBPOM Pekanbaru sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memodernisasi birokrasi. Meskipun cara kerja mengalami transformasi yang cukup signifikan, standar kualitas yang diterima oleh masyarakat tidak boleh berkurang sedikit pun. Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik tetap menjadi prioritas utama di tengah segala perubahan sistem dan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Forum Konsultasi Publik ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan publik yang sempurna. “Dengan kata lain, yang berubah adalah cara kerja, tetapi yang tidak boleh berubah adalah kualitas pelayanan,” tandas Zulkifli mengakhiri pernyataannya.
Sumber : Media Center Riau
