SMARTPEKANBARU.COM – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, turut memberikan tanggapan terkait meningkatnya eskalasi serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran.
Menurut Misbakhun, sebagai negara yang menganut sikap non-blok sekaligus memiliki ketergantungan besar terhadap pasokan minyak dan energi global, Indonesia perlu segera menyiapkan respons kebijakan yang konkret dan terukur guna meredam potensi tekanan ekonomi domestik.
Konflik di Timur Tengah, yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi dunia, berpotensi memicu lonjakan harga minyak serta volatilitas pasar keuangan. Kondisi ini, jika tidak diantisipasi, dapat berdampak langsung pada rakyat Indonesia, terutama di momen Ramadan yang secara tradisional ditandai dengan meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar Misbakhun saat dimintai tanggapannya, Senin (2/3/2026).
Ia menekankan pentingnya Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis. Hal ini mencakup kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia tetap tinggi dalam jangka waktu tertentu.
Menurut Misbakhun, penguatan cadangan fiskal serta penajaman prioritas belanja menjadi langkah krusial agar ruang fiskal APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia menyoroti perlunya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas pasar keuangan. Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai, gejolak di pasar global kerap menimbulkan tekanan terhadap rupiah, sehingga diperlukan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang selaras sebagai respons lebih lanjut terhadap kondisi tersebut.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tegasnya.
Selain itu, Misbakhun juga mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan energi serta kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Menurutnya, jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” tandas Misbakhun.
Dengan pandangan ini, Misbakhun menegaskan pentingnya kesiap siagaan fiskal, koordinasi lintas lembaga, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat sebagai langkah strategis menghadapi ketidak pastian global yang berimplikasi langsung pada ekonomi nasional. Pemerintah, menurutnya, harus segera bertindak agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga.
Sumber: Tribunnews.com
