SMARTPEKANBARU.COM – Dua anggota Fraksi PKB DPRD Riau mendapatkan teguran resmi dalam momentum pembukaan kegiatan musyawarah cabang (Muscab) serentak yang diselenggarakan di Pekanbaru.
Kegiatan tersebut berlangsung sejak Minggu (12/4/2026) hingga Senin (13/4/2026) pagi, dan menjadi bagian dari agenda penting partai dalam melakukan konsolidasi organisasi di tingkat daerah.
Dua anggota DPRD Riau yang dimaksud adalah Misliadi, yang merupakan perwakilan dari daerah pemilihan Bengkalis, Dumai, dan Meranti, serta Adrias yang berasal dari daerah pemilihan Kampar.
Keduanya diketahui tidak menghadiri kegiatan Muscab serentak tersebut tanpa memberikan konfirmasi atau keterangan resmi kepada pihak penyelenggara, sehingga memicu perhatian dari pengurus partai di tingkat pusat.
Ketua Umum Perempuan Bangsa DPP PKB, Nihayatul Wafiroh, secara langsung menyampaikan teguran tersebut saat pembukaan acara pada Minggu malam.
Teguran itu disampaikan setelah dilakukan absensi terhadap seluruh anggota fraksi yang seharusnya hadir dalam kegiatan tersebut. Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dinilai sebagai bentuk ketidakdisiplinan terhadap partai yang telah menjadi kendaraan politik bagi para anggota legislatif tersebut.
“Ini DPP yang memberikan peringatan keras melalui surat peringatan kepada dua anggota fraksi, mereka (DPP) datang ke Pekanbaru dengan catatan, DPP tahu laporan kinerja dan kedisiplinan anggota fraksi,” ujar Ketua Steering Committee Muscab serentak PKB, Raja Fierza Fahlevi.
Ketua Harian DPW PKB Riau, Sugianto, menyatakan dukungannya terhadap arahan yang diberikan oleh DPP PKB melalui Nihayatul Wafiroh. Ia menilai bahwa kehadiran kader, khususnya yang menjabat sebagai anggota legislatif, dalam setiap agenda partai merupakan hal yang wajar sekaligus kewajiban yang tidak bisa diabaikan.
Hal ini penting untuk menjaga soliditas organisasi dan kesinambungan komunikasi internal partai. Menurut Sugianto, para anggota DPRD tersebut memperoleh posisi mereka melalui proses politik yang dijalankan oleh partai.
Oleh karena itu, sudah semestinya mereka memiliki tanggung jawab moral untuk tetap aktif dan terlibat dalam setiap kegiatan organisasi, terutama yang bersifat strategis seperti Muscab serentak.
“Dalam roda organisasi, anggota DPRD itu berasal dari partai politik. Jadi ketika ada agenda penting seperti ini, sudah seharusnya mereka hadir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugianto menegaskan bahwa arahan yang diberikan oleh DPP bukan sekadar teguran biasa, melainkan bagian dari upaya serius untuk memperkuat disiplin dan komitmen kader terhadap partai.
Langkah tersebut juga dipandang sebagai bentuk pembinaan internal agar seluruh kader tetap menjaga loyalitas serta integritas dalam menjalankan peran politiknya.
“Kalau sekadar teguran mungkin dianggap biasa saja, tapi ini memang wajib dilakukan. Karena mereka melalui proses politik dari partai untuk menjadi anggota dewan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa agenda-agenda partai seperti konsolidasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan strategi menghadapi kontestasi politik di masa mendatang.
Oleh sebab itu, ketidakhadiran kader dalam kegiatan semacam ini dinilai tidak memiliki alasan yang kuat, terlebih jika kegiatan dilaksanakan pada waktu yang tidak mengganggu aktivitas kedinasan, seperti hari libur.
“Partai punya hajat, punya kegiatan untuk konsolidasi demi kemenangan ke depan. Kalau tidak hadir, apalagi di hari libur, seharusnya tidak ada alasan lagi,” tegasnya.
Sugianto berharap seluruh kader, khususnya yang saat ini menjabat sebagai anggota legislatif, dapat terus menyadari bahwa posisi yang mereka emban tidak terlepas dari peran dan dukungan partai politik.
Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya partisipasi aktif dalam setiap agenda organisasi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap partai.
“Kalau mereka masih merasa bernaung di partai politik, khususnya di PKB, maka sudah seharusnya hadir dalam setiap kegiatan partai,” ujarnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh kader partai politik, terutama yang telah menduduki jabatan publik, agar senantiasa menjaga kedisiplinan, loyalitas, dan komitmen terhadap organisasi.
Kehadiran dalam setiap agenda partai bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral serta integritas sebagai bagian dari sistem politik yang telah mengantarkan mereka pada posisi saat ini.
Sumber: TribunPekanbaru.com
